FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    26 11-2019

    440

    Penyederhanaan ISR akan Dibarengi Penguatan Sanksi Administratif

    Kategori Berita Kementerian | mth

    Bandung, Kominfo – Presiden menjanjikan akan membuat omnibus law atau penyederhanaan regulasi yang mencakup sejumlah undang- undang. Omnibus law juga akan diterapkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), antara lain terkait penyederhanaan izin spektrum radio (ISR), sekaligus penguatan sanksi administratif.

    Demikian diungkapkan Direktur Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo Dwi Handoko. Menurut Dwi Handoko, ke depannya, pelanggaran ISR bisa saja akan dikenai sanksi yang lebih besar dari besaran normalnya. Hal tersebut memang belum diputuskan, namun ada baiknya mulai sekarang hal itu diantisipasi.

    “Semoga kalau sudah ada omnibus law yang disahkan nanti, tidak ada yang kena sanksi tersebut,” kata saat membuka acara User Group Layanan Spektrum Frekuensi Radio sekaligus Soft Launching Spectrum Data Analytics dan Digital Assistant, di Bandung, Selasa (26/11/2019).

    Ia berharap melalui kegiatan user group yang diikuti sejumlah operator telekomunikasi ini dapat dipetakan berbagai permasalahan dan dicarikan solusinya. User group memang bertujuan untukmendorong partisipasi dan kolaborasi pengguna layanan. Sepanjang tahun 2019, telah dilakukan lima kali user group, yakni di Yogyakarta, Cirebon, Batam, Semarang, dan Bandung.

    Semantara itu, Pekan Penertiban Frekuensi Nasional 2019 serentak di seluruh wilayah Indonesia digelar pada 28 Oktober hingga 1 November 2019. “Setelah pekan penertiban, banyak yang mendaftar. Ini merupakan kesadaran yang luar biasa dari para operator, sekaligus ini juga membuat kita cukup kewalahan,” kata Dwi mengapresiasi kesadaran para operator yang telah mendaftarkan ISR mereka.

    Bila memang masih banyak data yang belum bisa dilengkapi sesuai dengan temuan di lapangan, lanjutnya, harus diperbaiki bersama. Ia mencontohkan beberapa hal yang harus diperbaki antara lain perlunya ada penempelan barcode informasi di BTS agar datanya lebih mudah diakses.

    “Saya pernah menjanjikan membuat suatu aplikasi yang memudahkan operator untuk memantau data mereka, kapan harus bayar, ISR dimana saja, itu ada semua dalam satu aplikasi semacam digital asisten,” jelasnya memberi gambaran tentang Spectrum Data Analytics dan Digital Assistant yang diluncurkan hari itu.

    Digital Asisstant merupakan dashboard operasional layanan perizinan spektrum frekuensi radio (SFR) untuk mempermudah dalam penangan perizinan SFR dan biaya hak pengguna (BHP) frekuensi radio. “Data-data tidak hanya untuk operasional perizinan, melainkan perlu dianalisa untuk dikolaborasikan dengan data sektor lain,” ujar Direktur Operasi Sumber Daya.

    Berita Terkait

    Penyederhanaan Birokrasi, Pranata Humas Jadi Pilihan

    Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan birokrasi, membuat kedudukan jabatan fungsional termasuk Jabatan Fungsional Pranata Hum Selengkapnya

    Menkominfo Tegaskan Kaitan Penting Pelindungan Data dan Big Data

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan perlindungan data amat penting bagi sebuah bangsa. Tak hanya menyangkut sisi k Selengkapnya

    Negara Jamin Penggunaan dan Pengelolan Data Pribadi sesuai Aturan

    Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong setiap orang menyadari nilai penting data pribadi. Sementara, guna menjamin penggunaan dan Selengkapnya

    Layanan Digital Tak Lagi Butuh Bukti Fisik dan Saksi Visual

    Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Riki Ari Selengkapnya