FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    31 03-2020

    314

    Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono (kiri) meninjau pemeriksaan kesehatan warga yang melintas di halaman Dinas Kesehatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa (31/3/2020). Dalam tinjauannya, Wali Kota Tegal mengatakan Pemerintah Kota Tegal mengalokasikan anggaran sebesar Rp27 milyar untuk membantu warga yang terdampak karantina wilayah terutama bagi yang kurang mampu dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. - (antarafoto)

    Bogor, Kominfo - Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pernyataannya yang disampaikan melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/03/2020). Covid-19 yang telah menjadi pandemi global dinilai sebagai jenis penyakit berisiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan di tengah masyarakat.

    “Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

    Status tersebut sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di mana pemerintah mengupayakan perlindungan bagi kesehatan masyarakat dari penyakit jenis tersebut dengan cara penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan mencegah keluar dan masuknya penyakit yang menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.

    Untuk mengupayakan perlindungan tersebut, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk mengambil opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Opsi tersebut diambil dalam rapat terbatas pada Senin (30/03/2020) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

    “Sesuai undang-undang (UU), PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” tuturnya.

    Aturan pelaksanaan PSBB tersebut juga telah diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Terbitnya aturan pelaksanaan tersebut memberikan landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menangani dampak Covid-19.

    “Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan serta berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Keppres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah,” tandasnya.

    Berita Terkait

    Empat Skema Insentif bagi Petani dan Nelayan untuk Jaga Ketersediaan Bahan Pokok

    Dengan sejumlah skema tersebut Presiden Joko Widodo berharap agar para petani dan nelayan mampu bertahan dan tetap menjalankan aktivitas pro Selengkapnya

    Pemerintah Siapkan Skenario Protokol Normal Baru yang Produktif dan Aman

    Pemerintah tengah menyiapkan skenario pelaksanaan protokol tatanan normal baru yang Produktif dan Aman Covid-19. Dua program pun dirancang s Selengkapnya

    Presiden Tinjau Kesiapan Menuju Tatanan Normal Baru di Bekasi

    Presiden berharap agar muncul kesadaran dan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam ke Selengkapnya

    Presiden Tinjau Kesiapan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Stasiun MRT

    Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal di sarana publik Selasa (26/05/2020) pagi. Da Selengkapnya