FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    18 04-2020

    1479

    Penyebar Hoaks Covid-19 Diancam Sanksi Kurungan dan Denda Rp1 Miliar

    Kategori Berita Kominfo | mth
    Warga berjemur dengan latar belakang mural (lukisan dinding) komik antihoaks di Kampung Hepi, Joho, Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/4/2020). Mural tersebut dibuat warga setempat untuk mengedukasi warga tentang hidup bersih dan sehat sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus mengampanyekan gerakan antihoaks. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo -  Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks) terkait Covid-19 dan lainnya dengan denda hingga Rp1 Miliar.

    Dalam hal ini pelaku penyebaran hoaks termasuk dalam tindakan hukum, sehingga baginya akan dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

    "Tindakan memproduksi maupun meneruskan hoaks adalah tindakan melanggar hukum. Itu berpotensi dikenakan pasal pidana yang bisa sampai lima hingga enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam keterangan resminya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Sabtu (18/04/2020).

    Pada pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 Miliar.

    Untuk mengatasi penyebaran hoaks, Kominfo bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Hingga saat ini Kominfo dibantu Polisi telah menangkap 89 tersangka, dengan rincian 14 pelaku telah ditahan, sedangkan 75 orang lainnya masih dalam proses. 

    Kominfo juga menemukan adanya 554 isu hoaks yang tersebar di 1.209 platform digital, baik itu di Facebook, Instagram, Twitter maupun Youtube hingga hari ini.

    Berdasarkan temuan Kominfo, hoaks lebih banyak tersebar di Facebook, yakni mencapai angka 861 kasus, disusul Twitter dengan 204 kasus, empat di Instagram, dan empat kasus di Youtube. 

    Dari seluruh hoaks yang tersebar di 1.209 platform itu, sebanyak 893 di antaranya sudah dilakukan proses take down, sedangkan 316 lainnya, pihaknya masih dalam proses permohonan kepada platform-platform digital agar segera ditindak lanjuti. 

    "Saatnya kita batasi diri kita dan gunakan ruang digital, smartphone dan seluruh fasilitas yang dimiliki dengan baik," pungkasnya.

    Berita Terkait

    Informasi Penerima Vaksin Covid-19 Perdana, Itu Disinformasi!

    Beredar di media sosial konten yang berisi nama-nama penerima vaksin yang menggunakan logo Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dari nama-nama Selengkapnya

    Purworejo, Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Tengah? Awas Disinformasi!

    Dalam media sisial beredar gambar tabel yang diklaim sebagai data "The highest covid case". Konten itu tersebar dengan narasi yang mengklaim Selengkapnya

    Penyuntikan Vaksin Covid-19 Dihalangi? Itu Hoaks!

    Sebuah konten di media sosial mengisahkan klaim vaksin covid 19 dihalangi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM ). Konten itu disertai Selengkapnya

    Awas Hoaks! Cina akan Bangun Pangkalan Militer di Indonesia

    Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA