FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    08 01-2021

    259

    Presiden: Vaksinasi Menunggu Izin Penggunaan Darurat BPOM dan Fatwa MUI

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar (kiri) menyaksikan proses simulasi vaksinasi COVID-19 di RS Islam, Jemursari, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/12/2020). Simulasi tersebut dilakukan sebagai langkah dalam memetakan protokol pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terkait penerapan standar prosedur operasional (SOP), penyiapan SDM serta alat penyimpanan vaksin. - (antarafoto)

    Bogor, Kominfo - Berdisiplin terhadap protokol kesehatan merupakan upaya utama untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 sekaligus memutus mata rantai penularan. Selain itu, menjalani vaksinasi Covid-19 juga penting untuk dilakukan agar situasi pandemi saat ini dapat segera berlalu.

    Pemerintah telah mulai mendistribusikan sejumlah dosis vaksin ke seluruh provinsi di Indonesia dan akan terus dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, masing-masing daerah akan mulai bersiap untuk menggelar vaksinasi yang diberikan secara gratis kepada masyarakat.

    “Vaksinasinya kapan? Kalau ada yang bertanya, saya jawab minggu depan. Harinya? Menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM. Tahapan itu harus kita lalui,” kata Presiden dalam acara penyerahan Bantuan Modal Kerja di teras Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (08/01/2021).

    Presiden Joko Widodo menjelaskan, tahapan-tahapan saintifik tidak boleh dilewati begitu saja. Pemerintah ingin memastikan agar vaksin yang nantinya disuntikkan kepada penerima memang betul-betul aman dan dapat diterima masyarakat.

    “Kalau izin penggunaan darurat itu belum keluar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) ya kita belum bisa vaksinasi. Saya belum tahu keluarnya kapan, bisa hari ini, Senin, atau mungkin Selasa. tapi kita harapkan izin penggunaan darurat itu segera bisa dikeluarkan oleh BPOM,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Presiden juga telah memikirkan soal aspek kehalalan vaksin yang akan digunakan. Oleh sebab itu, pemerintah juga menunggu hasil audit beserta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai status kehalalan vaksin yang digunakan.

    “Kita sudah memikirkan semuanya. Majelis Ulama Indonesia nanti yang akan menentukan aspek halal. Tahapan itu dilalui semua,” imbuh Presiden.

    Pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi ini. Sebanyak 182 juta penduduk ditargetkan untuk menerima vaksin Covid-19 agar terbentuk kekebalan komunal.

    Berita Terkait

    Indonesia Ajak Perkuat Kerja Sama Internasional Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

    Pemerintah Republik Indonesia mengajak negara anggota PBB untuk memperkuat kerja sama internasional pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Selengkapnya

    Presiden: Ubah Tantangan Jadi Peluang

    Situasi pandemi Covid-19 saat ini harus dihadapi dengan kerja keras dan tanpa rasa pantang menyerah. Sebaliknya, tantangan yang ada saat ini Selengkapnya

    Presiden: Puncak Harlah NU Momentum Eratkan Persaudaraan

    Kepala Negara sekaligus menerangkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 dan menangani dampak ek Selengkapnya

    Presiden: Semoga Dapat Berikan Perlindungan bagi Awak Media

    Pelaksanaan vaksinasi ini merupakan tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasio Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA