FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    10 06-2021

    433

    Penerbitan Surat Teguran Kedua Kepada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Atas Tunggakan Tagihan BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio

    SIARAN PERS NO. 206/HM/KOMINFO/06/2021
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 206/HM/KOMINFO/06/2021

    Kamis, 10 Juni 2021

    Tentang

    Penerbitan Surat Teguran Kedua Kepada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Atas Tunggakan Tagihan BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio 

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Komunikasi dan Infomatika telah menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT STI) selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) tahun 2019 dan tahun 2020. Sanksi administrasi tersebut berupa Surat Teguran Pertama pada tanggal 1 Mei 2021 dengan total tunggakan berupa pokok dan denda per tanggal 1 Juni 2021 sebesar Rp442 Miliar. 

    Namun demikian sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran Pertama tersebut yaitu 31 Mei 2021, PT STI masih belum melakukan pelunasan kewajiban IPFR, maka Kominfo menerbitkan Surat Teguran Kedua pada tanggal 1 Juni 2021 dengan batas waktu pelunasan kewajiban BHP IPFR pada 31 Juli 2021. Kami masih menunggu itikad baik PT. STI untuk melunasi kewajiban pembayaran BHP IPFR tersebut. 

    Dalam hal sampai batas waktu 31 Juli 2021, PT STI tidak menunjukan itikad baik tersebut, maka sesuai dengan PP 5 Tahun 2021, Kominfo akan menerbitkan surat Peringatan ketiga pada tanggal 1 Agustus 2021 disertai dengan penghentian sementara operasioal penggunaan spektrum frekuensi radio. 

    Kementerian Kominfo menghimbau PT STI untuk segera melunasi kewajiban pelunasan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk IPFR tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai bentuk tanggung jawab PT STI atas penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dan bukti PT STI sebagai penyelenggara telekomunikasi yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. 

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 267/HM/KOMINFO/08/2021 Tentang Bahas Praktik Inovasi G-20, Menteri Johnny Paparkan 6 Pilar Smart City

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan pengembangan program smart city di Indonesia. Menkominfo mendorong negara angg Selengkapnya

    Siaran Pers No.266/HM/KOMINFO/08/2021 Tentang Menkominfo: Percepatan Transformasi Digital Kunci Pemulihan Pascapandemi

    Pemerintah Republik Indonesia melakukan percepatan transformasi digital sebagai upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Menteri Komun Selengkapnya

    Siaran Pers No. 265/HM/KOMINFO/08/2021 tentang Hadiri Pertemuan G20 Virtual, Menkominfo Ajak Wujudkan Inklusi dan Kesetaraan Digital

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak negara-negara anggota G20 untuk meningkatkan inklusi dan kesetaraan dalam mewuju Selengkapnya

    Siaran Pers No. 264/HM/KOMINFO/08/2021 tentang Perkuat Kolaborasi G20, Menkominfo Usulkan Kelompok Kerja Ekonomi Digital

    Pemerintah Republik Indonesia mengusulkan peningkatan Gugus Tugas Ekonomi Digital menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital dalam Pertemuan Tin Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA