FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    10 06-2021

    123

    Penerbitan Surat Teguran Kedua Kepada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Atas Tunggakan Tagihan BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio

    SIARAN PERS NO. 206/HM/KOMINFO/06/2021
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 206/HM/KOMINFO/06/2021

    Kamis, 10 Juni 2021

    Tentang

    Penerbitan Surat Teguran Kedua Kepada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Atas Tunggakan Tagihan BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio 

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Komunikasi dan Infomatika telah menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT STI) selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) tahun 2019 dan tahun 2020. Sanksi administrasi tersebut berupa Surat Teguran Pertama pada tanggal 1 Mei 2021 dengan total tunggakan berupa pokok dan denda per tanggal 1 Juni 2021 sebesar Rp442 Miliar. 

    Namun demikian sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran Pertama tersebut yaitu 31 Mei 2021, PT STI masih belum melakukan pelunasan kewajiban IPFR, maka Kominfo menerbitkan Surat Teguran Kedua pada tanggal 1 Juni 2021 dengan batas waktu pelunasan kewajiban BHP IPFR pada 31 Juli 2021. Kami masih menunggu itikad baik PT. STI untuk melunasi kewajiban pembayaran BHP IPFR tersebut. 

    Dalam hal sampai batas waktu 31 Juli 2021, PT STI tidak menunjukan itikad baik tersebut, maka sesuai dengan PP 5 Tahun 2021, Kominfo akan menerbitkan surat Peringatan ketiga pada tanggal 1 Agustus 2021 disertai dengan penghentian sementara operasioal penggunaan spektrum frekuensi radio. 

    Kementerian Kominfo menghimbau PT STI untuk segera melunasi kewajiban pelunasan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk IPFR tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai bentuk tanggung jawab PT STI atas penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dan bukti PT STI sebagai penyelenggara telekomunikasi yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. 

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No.207/HM/KOMINFO/06/2021 Tentang Menkominfo: Pandemi Pacu Humas Pemerintah Adaptasi Terapkan Kebiasaan Baru

    Pandemi Covid-19 menjadi pemicu motivasi pelaksana kehumasan pemerintah di Indonesia agar menjalankan tugas dengan baik. Menteri Komunikasi Selengkapnya

    Siaran Pers No. 205/HM/KOMINFO/06/2021 Tentang Rancang Siaran Digital di Banten dalam 3 Wilayah, Kominfo Targetkan ASO Mulai 17 Agustus 2021

    Kementerian Komunikasi dan Informatika merancang jaringan layanan siaran televisi digital di Provinsi Banten dalam 3 (tiga) wilayah layanan Selengkapnya

    Siaran Pers No.204/HM/KOMINFO/06/2021 Tentang Migrasi Siaran Analog ke Digital, Menkominfo: Optimasi Frekuensi 700 Mhz untuk Digital Dividend

    Migrasi siaran televisi analog ke digital dapat memberikan penghematan dalam penggunaan pita frekuensi 700 MHz. Menurut Menteri Komunikasi d Selengkapnya

    Siaran Pers No. 203/HM/KOMINFO/06/2021 tentang Terima Dubes Arab Saudi, Menkominfo Bahas Tindak Lanjut DCO dan Kerja Sama Ekonomi Digital

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membahas tindak lanjut Digital Collaboration Organization (DCO) dan kerja sama ekonomi di Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA