Tekan Risiko Kematian Covid-19, Pemerintah Bangun Interkoneksi Data

Jakarta Pusat, Kominfo - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menekan risiko kematian akibat Covid-19 bagi kelompok rentan terutama kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) dan pemilik penyakit penyerta atau komorbid.

“Dalam Ratas hari ini, Presiden meminta agar risiko kematian terhadap lansia, yang belum divaksin, dan memiliki komorbid untuk dapat ditekan semaksimal mungkin dengan penanganan yang baik,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden, melalui konferensi video, dari Jakarta Pusat, Senin (21/02/2022).

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan respons perawatan kepada pasien Covid-19 yang memiliki komorbid. Pemerintah akan membangun interkoneksi antara data pada sistem BPJS Kesehatan dengan sistem NAR Kementerin Kesehatan (Kemenkes).

“Tadi malam pada rapat dengan para pakar dan rumah sakit, telah diputuskan untuk membangun cepat interkoneksi data antara BPJS Kesehatan yang memiliki data komorbid dan data penambahan kasus di NAR Kemenkes, sehingga jika ada penambahan kasus langsung terdeteksi apakah pasien tersebut komorbid atau tidak, dan respons tindakan bisa dilakukan lebih cepat lagi dan akan banyak menghindari kemungkinan kematian,” ujar Luhut.

Menko Marves mengungkapkan, berdasarkan data Kemenkes per 19 Februari dari total 2.484 pasien yang meninggal, sebanyak 73 persen belum mendapatkan vaksinasi dosis lengkap,  53 persen adalah kelompok lansia, dan 46 persen memiliki komorbid.

“Pasien komorbid tersebut rata-rata meninggal lima hari sejak masuk ke dalam rumah sakit di mana komorbid terbanyak adalah diabetes melitus. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada teman-teman yang punya komorbid dan khususnya diabetes melitus, bila sampai kena (COVID-19) segera menuju rumah sakit, jangan tunggu sampai berlanjut,” ujarnya.

BOR Terkendali
Dalam keterangan pers, Menteri Luhut juga menyampaikan bahwa meskipun penambahan kasus harian Covid-19 varian Omicron telah melebihi puncak varian Delta tahun lalu, angka kematian dan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) saat ini masih relatif lebih rendah.

“Perkembangan kasus Omicron di Indonesia masih terkendali. Meskipun penambahan kasus sudah melebihi tren Delta, namun kondisi rawat inap dan kematian masih jauh lebih rendah dibandingkan varian Delta beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.

Luhut menambahkan, selama sepekan terakhir, di sejumlah daerah bahkan telah memasuki tren penurunan kasus konfirmasi harian, seperti di DKI Jakarta, Banten, dan Bali.

“Tren angka hospitalisasi juga terlihat menurun di DKI Jakarta dan Bali. Hingga hari ini jumlah keterisian rawat inap di rumah sakit seluruh provinsi Jawa-Bali masih jauh di bawah keterisian varian Delta,” tuturnya.

Akan tetapi, pemerintah mewaspadai adanya peningkatan jumlah kasus Covid-19 pada tenaga kesehatan seperti perawat, tenaga penunjang, hingga manajemen rumah sakit.

“Ini mengindikasikan bahwa banyak di antara mereka yang terpapar di rumah masing-masing atau di lingkungannya. Pemerintah mewaspadai hal ini dengan kembali meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengawasan penggunaan dan pengetatan Alat Pelindung Diri (APD) serta menyiapkan fasilitas penginapan khusus untuk menghindari kontak erat dengan keluarga,” tandasnya. 

Transisi Bertahap

Dalam penanganan pandemi Covid-19, beberapa negara sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran yakni transisi dari pandemi ke endemi. Namun demikian, Menko Maves menegaskan pemerintah akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan pelonggaran tersebut.

“Pemerintah selalu belajar dari banyak negara untuk memahami dan menganalisis hingga menentukan langkah yang terbaik dan model yang terbaik untuk kita menangani pandemi ini sendiri,” ujar Menko Marves yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali tersebut.

Selain mengedepankan kehati-hatian, imbuh Luhut, pemerintah akan melakukan transisi dari pandemi ke endemi secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut dengan mempertimbangkan indikator kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Pemerintah pun juga memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan.

“Tadi malam panjang lebar diskusi ini dengan para pakar, epidemiolog, maupun kesehatan untuk kita sampai pada kesimpulan ini. Kami akan terus melakukan evaluasi mengenai status endemi ke depan,” ujarnya.

Menko Luhut memaparkan, dalam hal ini pemerintah menggunakan pra-kondisi endemi sebagai pijakan dengan menggunakan indikator yakni tingkat kekebalan masyarakat tinggi, tingkat kasus rendah berdasarkan indikator badan kesehatan dunia atau WHO, dan kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun menggunakan surveilans aktif. Selain itu, pra-kondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan sudah stabil ataupun konsisten.

“Usulan konsep kriteria dan indikator pandemi ke endemi dari waktu ke waktu masih akan terus disempurnakan dengan para pakar dan ahli di bidangnya,” imbuhnya.

Untuk dapat mencapai transisi dari pandemi ke endemi, Luhut menegaskan salah satu hal utama yang perlu dilakukan adalah menggenjot vaksinasi dosis kedua dan dosis lanjutan atau booster, terutama bagi kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia.

“Pemerintah juga terus mendorong dan meminta bantuan kepada pemerintah daerah beserta jajarannya untuk terus aktif menyosialisasikan dan memaksimalkan jumlah vaksinasi booster bagi yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga. Saya juga meminta masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga ataupun yang sudah divaksinasi lengkap dengan rentang waktu enam bulan dapat langsung mendatangi gerai-gerai vaksin yang telah disiapkan,” ujarnya.

Asesmen PPKM Jawa-Bali
Dalam kesempatan tersebut, Menko Marves juga menyampaikan terkait perubahan level asesmen PPKM di sejumlah wilayah di Jawa-Bali. Pada periode kali ini, terdapat kabupaten/kota yang masuk ke Level 4 dan terjadi peningkatan daerah yang masuk ke Level 3.

“Meski telah mengikuti Level Asesmen PPKM yang telah kami sesuaikan dengan memberikan bobot lebih besar terhadap rawat inap rumah sakit, saat ini mulai terdapat beberapa kabupaten/kota yang masuk pada Level 4. Selain itu, juga mulai banyak kabupaten/kota yang masuk ke dalam asesmen Level 3 di antaranya Solo Raya dan Semarang Raya” kata Luhut.

Sementara untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya saat ini masih berada pada Level 3. Luhut menyampaikan, kebijakan PPKM tersebut akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

“Kenaikan asesmen Level di masing-masing daerah ini disebabkan oleh tingkat rawat inap rumah sakit yang meningkat. Terkait detail mengenai peraturan ini akan dituangkan dalam Inmendagri yang akan dikeluarkan sore ini,” tandasnya.