FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    10 04-2022

    907

    Kemhub-Korlantas Polri Bahas Skenario Rekayasa Lalu Lintas Mudik

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta Selatan, Kominfo – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, diskresi rekayasa lalu lintas akan dilakukan dan diputuskan oleh Korlantas Polri, baik itu penerapan sistem satu arah atau one way, contra flow, buka-tutup jalur, pengalihan jalur, ganjil-genap, dan rekayasa lalu lintas lainnya.

    “Penyiapan rekayasa lalu lintas telah disiapkan jauh-jauh hari oleh Korlantas Polri, bersama Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dan Jasa Marga, dengan melakukan simulasi-simulasi sehingga dapat diprediksi berapa rasio kemacetan yang akan terjadi,” jelas Menhub usai menghadiri Rapat Koordinasi yang digelar Korlantas Polri di Jakarta Selatan, Minggu (10/04/2022).

    Menhub menjelaskan, kepastian manajemen rekayasa lalu lintas yang akan ditetapkan pada masa mudik lebaran tahun 2022 akan segera disampaikan oleh Korlantas Polri dan akan disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat.

    “Dengan animo masyarakat yang tinggi untuk mudik, kita ingin mengatur perjalalanan mudik yang aman dan sehat. Kelancaran, keselamatan, dan disiplin prokes menjadi keharusan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut Menhub menyampaikan, untuk memperlancar arus penumpang maupun kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni, diimbau hanya kapal-kapal besar saja yang beroperasi. Sedangkan, untuk kelancaran arus lalu lintas di Jawa Tengah yang menjadi tujuan terbesar para pemudik, akan dilakukan rapat koordinasi dengan Korlantas, Ditlantas, Polda, serta Pemda Jateng.

    Pada kesempatan yang sama, Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Drs. Firman Santyabudi mengatakan, akan segera mengumumkan skenario manajemen rekayasa lalu lintas saat arus mudik dan balik lebaran paling lambat dalam minggu ini.

    “Diprediksi akan ada 85 juta orang yang akan mudik, dan sekitar 47 persennya menggunakan jalur darat. Untuk itu perlu diatur pergerakannya. Kami harapkan kesadaran dari para pengemudi dan pengguna jalan yang nantinya akan terkena dampak pengaturan rekayasa lalu lintas,” ujarnya.

    Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Jalan Tol Danang Parikesit menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sepanjang 2.500 km jalan tol yang akan dioperasikan selama periode mudik lebaran tahun 2022. Pihaknya memastikan, mulai H-10 masa mudik, tidak ada jalan tol yang berlubang dan konstruksi di jalan tol yang dapat mengganggu mobilitas masyarakat.

    "Kami juga pesan agar memastikan untuk menjaga kondisi kendaraan dengan baik, kondisi kesehatan diri yang fit. Kami juga bahas untuk tidak memfungsikan gate Palimanan sehingga tidak ada antrian di sana," ucap Danang.

    Berdasarkan hasil survey Balitbanghub, telah mengidentifikasi sejumlah daerah yang paling krusial di masa mudik tahun ini yakni: daerah asal terbanyak dari Jawa Timur 14,6 juta orang, Jabodetabek 14,3 juta dan Jawa Tengah 12,1 juta. Serta daerah tujuan terbanyak ke daerah Jawa Tengah 23,5 juta, Jawa Timur 16,8 juta dan Jawa Barat 14,7 juta. Untuk arus puncak diprediksi terjadi pada 29-30 April 2022, sementara arus balik terjadi pada 8 Mei 2022.

    Dalam rangka mengoptimalkan pergerakan arus lalu lintas saat Idul Fitri 1443 H, juga akan dilakukan pengaturan operasional angkutan barang Pada Masa Arus Mudik dan Arus Balik Selama Angkutan Lebaran Tahun 2022. Sejumlah petugas juga disiapkan di pos-pos pelayanan yang ada di daerah rawan kemacetan (termasuk kawasan wisata), rawan kecelakaan, dan juga rawan gempa dan banjir sebagainya.

    Dalam rapat koordinasi untuk membahas sejumlah skenario manajemen rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan pada masa mudik lebaran tahun 2022 itu hadir Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Sesmeko PMK Y.B Satya Sananugraha dan Dirut Jasa Marga Subakti Syukur.

    Berita Terkait

    Antisipasi Puncak Arus Balik Tol Cikampek, Pemerintah Terapkan Rekayasa Lalu Lintas

    Selain rekayasa lalu lintas, Pemerintah mendorong penyebaran waktu pada arus balik juga perlu dilakukan agar tidak terkonsentrasi pada satu Selengkapnya

    Pemerintah Bahas Skema Integrasi Layanan Digital

    Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Indonesia memberikan prioritas tinggi dalam penerapan SPBE sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Selengkapnya

    Presiden Keluarkan Perpres Stranas Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak

    Selain itu, mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi maka perlu optimalisasi peran pemerintah. Selengkapnya

    Presiden Minta Polri Kawal Tiga Agenda Besar Pemerintah

    Agenda besar pertama adalah agenda pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak hanya simbol sebagai identitas bangsa tetapi juga represe Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA