FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    02 04-2024

    306

    Dukung Pemanfaatan AI di Pemerintahan, Keamanan Jadi Prioritas

    Kategori Berita Pemerintahan | adhi004

    Jakarta Selatan, Kominfo - Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) berpotensi memberikan peningkatan produktivitas berbagai sektor, termasuk pemerintahan. AI terbukti dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan menyediakan informasi yang lebih akurat, menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan pengguna.

    AI juga mampu menyediakan beragam jenis layanan dengan biaya yang lebih terjangkau. Ini memperkuat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan kepuasan pengguna. Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menuturkan dalam penerapan teknologi AI tentu terdapat tantangan yang dihadapi, termasuk dalam hal keamanan data dan kepercayaan informasi.

    “AI ini bagai pisau bermata dua. Satu sisi memberikan dampak positif, namun di sisi lain bisa menimbulkan hal negatif. Perlu pengelolaan risiko dan regulasi yang ketat untuk memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul demi memastikan keamanan masyarakat,” ujar Menteri Anas saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Sekolah Mahasiswa S1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Angkatan 81/WWS, di Jakarta, Selasa (02/04).

    Menteri Anas mengatakan dalam menghadapi ancaman kejahatan yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI), penting untuk menerapkan prinsip-prinsip regulasi yang kuat, termasuk transparansi, akuntabilitas, privasi data, dan keamanan. AI juga harus dirancang secara inklusif, mengutamakan kesetaraan sosial dan mengikuti prinsip-prinsip etika.

    “Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa penggunaan AI tidak hanya aman dan bertanggung jawab, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara luas,” tuturnya.

    Kejahatan masa depan yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) membawa tantangan yang semakin kompleks. Ancaman seperti penyebaran konten palsu dan penyalahgunaan otomatisasi AI untuk tujuan jahat menghadirkan tantangan signifikan dalam memastikan keamanan masyarakat.

    Menurut  MenPANRB, disinilah peran Polri sebagai bagian integral dari pemerintah menjadi sangat penting. “Polri tidak hanya berperan dalam menyediakan keamanan dan ketertiban, tetapi juga dapat berkontribusi dalam mendukung transformasi digital dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dalam operasionalnya,” imbuhnya

    Lanjutnya dikatakan pemanfaatan teknologi AI dalam lingkup pemerintahan dapat menjadi kunci dalam menghasilkan keputusan dan kebijakan yang tepat. Untuk merealisasikan ini, pemerintah mengambil langkah dengan melanjutkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres No. 95/2018) dan Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

    “Pemerintah saat ini sedang mempercepat pembentukan GovTech yang nantinya akan mengakselerasi transformasi digital Layanan Terpadu. Contohnya, implementasi Single Sign-on ke portal nasional yang aman untuk menanggulangi kebocoran data dan pengisian data diri berulang,” pungkas Menteri Anas. 

    Berita Terkait

    Inilah Lima Strategi Pemerintah Mitigasi Penanggulangan Bencana

    Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan 5 strategi dalam mitigasi bencana. Selengkapnya

    Tangani Pornografi Anak, Pemerintah Akan Bentuk Satgas

    Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap hampir dua juta konten pornografi anak untuk memberantas per Selengkapnya

    Berantas Judi Online, Pemerintah Terapkan Langkah Holistik

    Sesuai dengan kewenangan, dari akhir tahun 2023 hingga Maret 2024 OJK telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terindikasi te Selengkapnya

    Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Bidang Aparatur Negara Siap Uji Coba Akhir April

    Pemerintah bersama Perum Peruri tengah mempercepat pembangunan portal nasional yang terdiri atas portal pelayanan publik dan portal administ Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA