Semboyan Kemajemukan Sulut Sejalan dengan Prinsip Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Manado, Kominfo – Kemajemukan yang terjaga dan terpelihara merupakan prasyarat pembangunan dapat berjalan dengan baik. Masyarakat yang hidup rukun dan harmoni meski berbeda suku, agama, dan budaya, niscaya pembangunan di wilayahnya akan berjalan lancar.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyatakan hal itu tampak dari keberhasilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam menjaga kemajemukan masyarakat secara harmonis sehingga pembangunannya maju dengan pesat.

“Hari ini kita menyaksikan, bagaimana Sulawesi Utara menerapkan semua itu secara nyata. Dengan kemajemukan yang cukup tinggi, provinsi ini justru menjadikannya sebagai kekuatan untuk meraih kemajuan,” ungkap Wapres saat menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Manado, Jl. Piere Tendean, Kec. Sario, Kota Manado, Sulut, Kamis (04/04/2024).

Menurut Wapres, semboyan “Torang Samua Basudara”, betul-betul dijadikan semangat untuk mendorong pembangunan daerah oleh seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah di provinsi yang dinobatkan sebagai salah satu provinsi paling toleran di Indonesia.

“Semangat ini juga yang sejatinya dipraktikkan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” ujar Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menerangkan bahwa ekonomi syariah yang mengusung keadilan, inklusivitas, pemerataan kesejahteraan, dan perhatian terhadap keberlangsungan lingkungan. Bahkan nilai-nilai kebaikan dan maslahatnya dapat diterima semua umat manusia, tak terbatas hanya bagi kalangan umat Islam saja.

“Saya mendapat laporan, beragam pengembangan ekonomi syariah telah dilakukan di wilayah ini, mulai dari sertifikasi halal bagi UMKM, juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga pengembangan Zona KHAS dan rantai nilai halal berbasis pondok pesantren,” ungkapnya.

Sulut, tambah Wapres, juga menjadi salah satu lokasi sebaran pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurutnya, selama tahun 2013 hingga 2023, terdapat 86 proyek infrastruktur senilai 2,4 triliun yang bersumber dari SBSN.

“Salah satunya, Pembangunan Bandara Bolaang Mongondow yang baru diresmikan. Ini adalah bentuk kontribusi pembiayaan berbasis syariah untuk memacu pertumbuhan ekonomi regional,” sebutnya.

Disamping itu, ujar Wapres, letak strategis Sulut menjadikannya pintu gerbang ekspor di Kawasan Timur Indonesia menuju negara ASEAN dan Asia Pasifik, dan berpotensi memberikan kontribusi bagi kerjasama ekonomi kawasan.

“Rencana pengembangan Pelabuhan Bitung akan memperkuat jaringan transportasi laut internasional dan meningkatkan konektivitas, serta diharapkan memberi efek berganda bagi sektor industri dan pariwisata,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Wapres meminta KDEKS bersama dengan Pemprov Sulut untuk mengkapitalisasi dan mensinergikan berbagai potensi dan keunggulan tersebut dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru wilayah hingga nasional.

“Kemajuan ekonomi dan keuangan syariah yang telah dicapai Provinsi Sulut, saya minta terus dilanjutkan, serta pastikan dampak dan kemanfaatannya nyata dirasakan oleh masyarakat,” pintanya.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Andry Prasmuko melaporkan bahwa sejalan dengan peningkatan posisi Indonesia sebagai peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi di Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulut juga memiliki prospek pertumbuhan yang baik.

“Kesadaran terhadap potensi dan prospek produk halal di Sulawesi Utara, diantaranya dapat dilihat pada perkembangan jumlah sertifikasi halal yang diajukan oleh para pelaku UMKM. Tahun 2023, telah diterbitkan total 2.193 sertifikat halal atau meningkat tajam dibandingkan tahun 2021-2022 dengan total 178 sertifikat halal,” lapornya.

Adapun data sementara per Maret 2024, sambung Andry, sebanyak 75 sertifikat halal telah diterbitkan. Dalam mendukung akselerasi sertifikasi halal ini, menurutnya Bank Indonesia juga turut memfasilitasi dan bersinergi dengan instansi terkait sebagai upaya mendorong pengembangan UMKM agar memiliki daya saing melalui perluasan pasar.

“Industri jasa keuangan syariah dan dana sosial syariah juga memainkan peran sentral dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sulawesi Utara. Penyaluran pembiayaan di Lembaga Keuangan Bank Umum Syariah di Sulawesi Utara terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya,” ungkap Andry.

“Per Februari 2024, pembiayaan syariah yang disalurkan oleh perbankan di Sulawesi Utara mencapai Rp1,3 triliun, meningkat 9,62% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, didominasi oleh kredit konsumsi non-UMKM seiring dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat pada instrumen keuangan syariah,” imbuhnya.

Hadir pada acara ini, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, Walikota Manado Andrei Angouw, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulut Sarbin Sehe, Ketua MUI Provinsi Sulut K.H. Abdul Wahab Abdul Ghafur, serta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulut.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W. S., Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.