FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
16 03-2016

1401

Presiden: Tindak Tegas Aparat Terlibat Penyelundupan

Kategori Rilis Media GPR | bintang

Jakarta - Penyelundupan bukan hanya akan mengganggu produk-produk yang ada, tapi juga akan mengganggu pasar dalam negeri dan melemahkan daya saing kita. "Terutama daya saing terhadap produk sejenis yang diproduksi dalam negeri dan lebih parah lagi ini bisa mematikan industri nasional kita," ucap Presiden Joko Widodo ketika memimpin Rapat Terbatas tentang Penyelundupan di Kantor Presiden, Rabu 16 Maret 2016.

Di awal ratas, Presiden menyampaikan bahwa sebagai negara kepulauan yang memiliki 17000 pulau dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tentunya sangat rawan terhadap penyelundupan barang. Berbagai penyelundupan barang itu berupa produk-produk pertanian, barang industri, daging, perikanan, elektronika dan juga hal yang berkaitan dengan illegal fishing, serta penyeludupan narkoba. "Hal ini merupakan masalah yang besar, yang sangat besar, yang harus segera kita atasi," ucap Presiden.

Untuk itu Presiden meminta langkah-langkah konkrit yang harus segera dilakukan untuk mengatasi aksi penyeludupan ini. "Kepala Bakamla yang baru agar memiliki peran yang sangat strategis untuk memerangi penyeludupan ini dan saya juga perintahkan agar peningkatan pengawasan secara terpadu dilakukan terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil," ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan untuk meningkatkan patroli dan operasi bersama-sama, termasuk dengan negara tetangga. Polri dan TNI, lanjut Presiden, juga harus meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktek penyelundupan, khususnya melalui pelabuhan-pelabuhan kecil, jalur-jalur tikus di perbatasan bisa dicegah. "Tindak tegas juga aparat yang ikut bermain yang menjadi backing. Tidak ada ampun," ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan tidak ada lagi "kongkalikong" dalam pemalsuan dokumen, penyalahgunaan fasilitas juga kuota impor. "Saya ingin dilakukan reformasi total menyeluruh dalam tata perijinan impor, semuanya terintegrasi dalam sebuah sistem IT yang baik," kata Presiden.

Tim Komunikasi Presiden

 

 

Berita Terkait

Revisi UU KPK Sebaiknya Tidak Dibahas Saat ini

Hari ini, Senin, 22 Februari 2016, Presiden Joko Widodo dan Pimpinan DPR RI mengadakan pertemuan konsultasi di Istana Negara Jakarta. Usai p Selengkapnya

Presiden: Para Menteri Harus Kendalikan Arah dan Kebijakan Anggaran Kementeriannya

Dalam sidang paripurna kabinet sore hari ini, Rabu, 10 Februari 2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Selengkapnya

Presiden: Bansos Harus Tepat Sasaran

Presiden Joko Widodo meminta agar dana bantuan sosial yang tersebar di beberapa kementerian dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran Selengkapnya

comments powered by Disqus