ASEAN dan PBB Perkuat Kerja Sama untuk Kesejahteraan Rakyat
Presiden mengajak para pemimpin negara ASEAN dan PBB untuk bersama mengusung agenda pembangunan yang lebih adil bagi negara berkembang terma Selengkapnya
Jakarta, Kominfo - Pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jakarta, Rabu (24/8/2016). Hal it sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai wujud pelaksanaan butir kedua Nawacita, yakni Pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya; dan juga butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
“Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII di Istana Negara.
Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir tahun 2015 lalu, masih ada 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali). Sementara, masih banyak pengembang perumahan mewah yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah, karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha memerlukan perizinan yang lama dan biaya besar.
Melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menyederhanakan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai izin dan rekomendasi untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan tahapan itu, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari. Adapun rinciannya:
Pemerintah berharap, dengan PKE yang baru ini maka pembangunan rumah untuk MBR dapat lebih cepat terealisasi. Sebab, pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR, akan mengurangi biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70%. (Sumber: www.ekon.go.id)
Presiden mengajak para pemimpin negara ASEAN dan PBB untuk bersama mengusung agenda pembangunan yang lebih adil bagi negara berkembang terma Selengkapnya
Transaksi jual beli melalui platform lokapasar (marketplace) kini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Selengkapnya
Pemerintah terus berupaya mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang lebih inklusif dan efisien. Selengkapnya
Wapres menekankan bahwa ekonomi dan keuangan syariah tidak cukup secara parsial, tetapi menyeluruh pada sektor industri halal dan keuangan s Selengkapnya