Humas Pemerintah Harus Jadi Andalan

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan kebutuhan sumberdaya manusia kehumasan yang andal di organisasi pemerintah sudah tidak bisa ditawar lagi. Kebutuhan akan sumberdaya manusia andalan itu selaras dengan kondisi yang dihadapi oleh pemerintah. “Ada perbedaan humas dulu dan sekarang. Dulu sebelum reformasi, semua dikendalikan pemerintah. Setiap pergerakan dalam bentuk apapun harus ada izin dari Pemerintah yaitu Deppen (Departemen Penerangan),” tuturnya dalam Pertemuan Tematik Kehumasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Kendali terhadap media dituturkan oleh Rudiantara sudah tidak ada lagi sejak reformasi. "(Dulu) Mau jadi pemred suatu pemberitaan saja harus izin, namun setelah reformasi, fungsi komunikasi dan penerangan masih ada tapi berbeda (pelaksanaannya), karena izin SIUP tidak diperlukan lagi, hanya cukup mendaftar," papar Rudiantara.

Menteri Kominfo menyatakan tidak mudah menciptakan sumberdaya yang andal dan ahli. "Namun kita bisa siapkan program-program yang membangun dan memberdayakan sumberdaya kehumasan, terutama dari kalangan humas pemerintah," jelasnya.

Menurut Rudiantara, keandalan sumberdaya manusia humas juga diperlukan dalam menghadapi kondisi saat ini. Khusus untuk kehumasan di OJK, Rudiantara berharap agar ditemukan cara bagaimana OJK dan pemerintah ini bisa memberikan akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat.

Secara khusus, Rudiantara menyatakan tantangan saat ini terdapat kurang lebih 250 juta penduduk Indonesia. Sekira 60% diantaranya, berusia antara 12 s.d. 34 tahun, sementara hanya 60 juta yang minimal punya satu akun tabungan atau rekening koran. "Bandingkan dengan data ini, ada 150-an juta orang yang punya ponsel. Tapi 100 juta orang punya ponsel tapi tidak punya rekening keuangan. Jadi diharapkan jarak layanan keuangan dengan masyarakat harus lebih dimudahkan," papar Rudiantara.

Menurut Menteri Rudiantara, di banyak negara, kedekatan jarak yang difasilitasi oleh teknologi dapat membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Peluang itu perlu dimanfaatkan dengan baik. "Ini tugas pemerintah dan sangat bersinggungan dengan tupoksi OJK," tandasnya.

Lebih lanjut Rudiantara menjelaskan mengenai salah satu faktor penyebab kemiskinan karena ada jarak dengan sumber modal. "Orang akan susah berusaha. Tapi dengan terbukanya akses keuangan, terutama di desa-desa, pulau-pulau terpencil (akan jauh lebih mudah). Menurut saya hal ini harus terus didorong," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah menurut Rudiantara akan berupaya untuk memberikan layanan akses kepada lembaga keuangan. "Concern saat ini mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat. Mendorong dan menjadikan industri keuangan inklusif, tidak eksklusif. Karena kedekatan dengan akses pembiayaan itu tidak kalah penting dengan kedekatan akses pendidikan dan lainnya," jelasnya seraya berharap OJK sebagai penyelenggara bisa terus aktif mendorong hal itu agar Indonesia lebih siap dalam menghadapi perubahan. (ddh-Vis).