FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
22 02-2017

1231

Dukung e-Government, Pemerintah Terapkan Kebijakan Satu Data

Kategori Sorotan Media | rosidah

TEMPO.COJakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengakui, data yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga seringkali berbeda satu sama lain. Karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan kebijakan satu data atau one data policy.

"Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu mengemukakan, kita akan melakukan one data policy yang formatnya bisa saling diakses oleh setiap kementerian dan lembaga sehingga tidak ada lagi ego sektoral soal data," kata Bambang usai Konferensi Revolusi Data di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.

Nantinya, Bambang berujar, Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan menjadi sentral dari kebijakan tersebut. Kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas, akan menjadi pelaksana kebijakan tersebut. "Data kan tidak hanya angka, tapi juga peta. Data itu mau kami rapikan menuju ke kebijakan satu data," tuturnya.

Bambang menambahkan, kebijakan satu data tersebut tak lepas dari e-government yang akan diluncurkan pemerintah. Saat ini, pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden mengenai e-government tersebut. "Di mana nanti sebanyak mungkin proses administrasi pemerintah bisa dilakukan melalui elektronik," ujarnya.

Menurut Bambang, data yang diharapkan akan seragam dengan kebijakan satu data harus lebih mudah diakses, baik oleh kementerian dan lembaga ataupun masyarakat. "Tapi, tidak semua data akan dibuka ke publik. Namanya pemerintah pasti punya diskresi, mana data yang boleh disampaikan dan mana yang harus disimpan," katanya.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/02/21/090848700/dukung-e-government-pemerintah-terapkan-kebijakan-satu-data

Berita Terkait

Sambut Investasi Start Up, Pemerintah Sederhanakan Regulasi

Jakarta, Pemerintah menyambut baik para pemodal untuk berinvestasi di Indonesia, terutama pendanaan bagi start-up lokal. Dukungan tersebut s Selengkapnya

Kemenkominfo Minta Media Gemakan Asian Games 2018

Rosarita Niken Widiastuti selaku Dirjen Infomasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, berharap kalangan media massa cet Selengkapnya

Pemerintah perlu berikan insentif di pembangunan jaringan telekomunikasi

Pemerintah disarankan memberikan insentif bagi operator dalam membangun jaringan agar penetrasi layanan telekomunikasi kian tersebar di selu Selengkapnya

Hoax Membangun dan Benteng Terakhir Keamanan Siber

Hoax membangun barangkali jadi istilah terpopuler di awal tahun ini yang akan terus populer ke depannya di tengah hiruk pikuk tahun Pilkada Selengkapnya