SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO. 52/HM/KOMINFO/05/2017
Tentang
Kesuksesan Pelaksanaan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Pers Freedom Day (WPFD) 2017
Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2017 yang telah berlangsung 1-4 Mei 2017 di Jakarta Convention Center (JCC). Tema yang diangkat yaitu “Critical Minds for Critical Times: Media's role in advancing peaceful, just and inclusive societies”.
Kebebasan pers diyakini Director General United Natoons Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Irina Bokova mampu memperkuat masyarakat dan menjadi esensi penting dalam demokrasi. "Kebebasan pers memiliki peran sangat vital untuk membentuk masyarakat damai dan inklusif untuk mencapai MDG's. Saya yakin media yang independen dan pluralistik menjadi esensi bagi demokrasi juga untuk pembangunan berkelanjutan." jelas Irina.
Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah peringatan World Press Freedom Day 2017 diyakini Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kebebasan pers yang baik dan bertanggung jawab."Setelah reformasi 1998 ada tiga hal yang berubah yaitu demokrasi, sistem pemerintahan yang otonom dan kebebasan pers. Oleh karena itu kebebasan pers di Indonesia sangat dihargai dan juga diindungi oleh Undang-Undang, sehingga yang menjadi sorotan bagi Indonesia adalah kemampuannya menyatukan tiga hal tersebut secara bersamaan." jelas Wapres Jusuf Kalla pada Pembukaan Hari Kebebasan Pers Dunia (World Press Freedom Day) 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu (3/5/2017).
Wakil Presiden juga menyampaikan bahwa kebebasan pers memiliki tanggung jawab namun bukan kepada sensor tetapi tanggung jawab kepada etika dan aturan internal masing-masing media. Kemudian hal yang penting dari kebebasan adalah di atas kebebasan ada keadilan, ada perdamaian.”Apabila ada ketidakadilan dan konflik, maka media harus berperan lebih baik dalam memberikan pembelaan dan pelurusan atas hal-hal yang menjadi terjaminnya keadilan dan perdamaian suatu negara dan juga kemajuan negara.” Ungkap Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla menekankan pemerintah di mana saja butuh kritik, butuh pandangan yang kritis. Tanpa kritik dari media yang mewakili pandangan masyarakat, maka media juga tidak memberikan manfaat yang besar atas kebebasan tersebut. Tetapi negara tanpa kritik tanpa kritik, tidak dapat menjalankan misi Pemerintahan dengan baik.
Pada sambutannya Wakil Presiden menyampaikan harapannnya meskipun tidak ada intervensi pemerintah, media harus bersifat objektif. Pemerintah menjamin keselamatan, dan tidak melakukan intervensi kepada media, tetapi media tentu juga harus bersifat objektif. Jadi artinya adalah kita saling menjaga, masyarakat menjaga adanya kebebasan itu, tetapi media juga menjaga objektivitasnya sehingga menjaga keutuhan masyarakat. Itulah harapan kita semua, semoga hari kebebasan pers hari ini yang diperingati secara universal dalam World Pers Freedom Day menjadi bagian daripada suatu tekad kita untk menjadi pers itu bermanfaat bagi kita semua dengan kebebasan yang penuh dengan etika dan tanggungjawab.
Gala Dinner dan Penyerahan Guillermo Cano World Press Freedom Award
Presiden Joko Widodo secara khusus hadir pada saat Acara Gala Dinner WPFD 2017 tersebut pada malam 3 mei 2017. Dalam kesempatan Gala Dinner tersebut Bapak Presiden menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi oleh insan pers di seluruh dunia saat ini adalah menanggulangi berita hoax atau berita palsu (fake news). Peranan media di Indonesia sejak zaman reformasi di Indonesia juga begitu penting dalam mengawal kepemerintahan yang terbuka dan memberantas korupsi serta kebebasan politik.
Pada kesempatan Gala Dinenr WPFD 2017 tersebut ditandai juga dengan pemberian Guillermo Cano World Press Freedom Award kepada Dawit Isaak, seorang yang lahir, dan menjadi jurnalis dan akhirnya terpenjara di Eritrea. Dawit Isaak meraih penghargaan tersebut atas keberanian, komitmen dan perjuangannya dalam membela kebebasan berpendapat. Isaak mendirikan Setit, yaitu koran independen pertama di Eritrea, dan menjadi media yang sangat kritis terhadap pemerintahan diktator. Pada September 2001 Isaak pernah ditangkap saat terjadi kericuhan. Hingga saat ini keberadaan Isaak tidak diketahui. Putri Isaak, Betlehem Isaak menjadi perwakilan keluarga yang menerima pengharagaan Guillermo Cano World Press Freedom Award tersebut. Pada kesempatan penerimaan Award tersebut Dawit Isaak diwakili oleh anaknya yaitu Betlehem Isaak.
Presiden Joko Widodo turut memberikan selamat kepada Betlehem Isaak yang mewakili ayahnya. "Saya ingin memberi selamat kepada peraih penghargaan Guillermo Cano World Press Freedom Prize Nyonya Betlehem dan kepada anda semua insan pers, selamat merayakan hari kebebasan pers dunia yang begitu meriah," kata Jokowi dalam sambutannya saat Gala Dinner WPFD 2017, Rabu (3/5/2017).
Sebagai informasi, Anugerah Guillermo Cano World Press Freedom Prize diberikan sejak tahun 1997 oleh UNESCO kepada wartawan atau organisasi media di manapun di dunia ini yang mempertahankan atau mempromosi kemerdekaan pers sekalipun menghadapi intimidasi, ancaman, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Anugerah pers ini diambil dari nama jurnalis asal Kolombia yang tewas dibunuh mafia narkoba pada 17 Desember 1986 silam di Bogota. Ia tewas diterjang berondongan peluru di depan kantor media El Espectador, tempat kerjanya.
Deklarasi Jakarta
Dari berbagai diskusi dan pertemuan para jurnalis peserta WPFD 2017 juga dilahirkan Deklarasi Jakarta yang merupakan deklarasi yang disusun dan disepakati oleh para stakeholder dan kalangan jurnalis yang hadir pada WPFD tersebut dan juga dari berbagai belahan dunia. Deklarasi Jakarta sendiri dijelaskan oleh Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo berbeda dengan deklarasi sebelumnya. Deklarasi Jakarta barangkali menjadi yang terbanyak yang pernah ada, di dalamnya terdapat 74 poin utama.
Deklarasi Jakarta menjadi seruan dari kalangan jurnalis dan media bagi semua pihak untuk menjaga kemerdekaan pers dan terdiri atas lima seruan utama. Pertama, 26 imbauan umum agar semua pihak mematuhi segala ketentuan perundang-undangan nasional maupun internasional tentang kemerdekaan pers dan hak asasi manusia. Kedua, 17 seruan yang dikhususkan kepada negara anggota UNESCO. untuk menjaga komitmen mengembangkan pers yang bebas, independen dan majemuk. Ketiga, 13 seruan kepada UNESCO untuk memperkuat dan mempromosikan kemerdekaan pers.
Keempat, 9 imbauan kepada seluruh jurnalis, industri media, pengguna aktif media sosial dan pengakses internet. untuk selalu professional dalam menanggapi isu terkini. Terakhir, 9 seruan kepada masyarakat umum atau warga sipil, para akademisi dan komunitas lain yang terkait secara teknis untuk sama-sama mendukung hak-hak kemerdekaan pers.
Deklarasi Jakarta dapat dilihat melalui link berikut: http://en.unesco.org/world-press-freedom-day-2017/jakarta-declaration
Perhelatan World Press Freedom Day (WPFD) 2017 secara resmi di tutup oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta Convention Center, Kamis (4/5/2017). "Suatu kehormatan bagi Indonesia menjadi tuan rumah World Press Freedom Day 2017. Indonesia telah bertekad untuk terus memberikan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari demokrasi dan hak asasi manusia." ungkap Rudiantara. Di sisi lain, perlindungan keselamatan wartawan tetap menjadi tugas besar untuk diatasi. "Kasus kekerasan, pelecehan dan serangan terhadap wartawan dan pekerja media terus meningkat. Oleh karena itu Deklarasi Jakarta menjadi hasil yang patut dicatat dalam mengakhiri diskusi khusus selama World Press Freedom Day 2017." jelas Chief RA.
World Press Freedom Day 2017 yang dihadiri lebih dari 1.300 peserta dari 94 negara serta berbagai pembicara, termasuk Mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, Assistant Director General for Communication and Information UNESCO Frank La Rue, Ambassador of the European Union to ASEAN FranciscoFontan Pardo, Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo, dan lainnya telah menjadi salah satu momen bersejarah dalam perayaan tahun ini. Kesuksesan pelaksanaan WPFD 2017 tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pers dan Media antara lain Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Jurnalistik Indonesia (AJI), Asosiasi Televisi Swasta Indoensia (ATVSI), Asosiasti Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) secara bersama dengan Pemerintah. Dari Pemerintah yang terkait dengan peran ini ada dua Kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta didukung oleh Kementerian lain khususnya Kementerian Polhukam
Siaran Pers berkenaan dengan menuju WPFD 2017 sebelumnya :
Jakarta, 8 Mei 2017
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Kominfo akan terus mempersempit ruang gerak para pelaku judi online dan memberantas peredaran situs-situsnya di internet. Selengkapnya
Menurut Menkominfo, TIK merupakan aspek fundamental yang memungkinkan perkembangan segala sektor di era digital. Selengkapnya
Kolaborasi itu ditujukan untuk mengembangkan ekosistem startup digital dan dukungan dalam pelaksanaan Program 1000 Stratup Digital. Selengkapnya
Menurut Menkominfo, upaya memberantas judi online menghadapi tantangan yang berat karena banyak pelaku atau bandar judi online bersembunyi d Selengkapnya
