FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
17 05-2017

964

Penyelenggara Telekomunikasi yang Telah Mendapat Surat Teguran Kedua Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2016

SIARAN PERS NO. 57/HM/KOMINFO/05/2017
Kategori Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 57/HM/KOMINFO/05/2017

tentang

Penyelenggara Telekomunikasi yang Mendapat Surat Teguran Kedua Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2016

Sehubungan dengan masih terdapatnya Penyelenggara Telekomunikasi yang belum melaksanakan pembayaran kewajiban BHP Telekomunikasi tahun buku 2016, dan mengingat telah diterbitkannya Surat Kasubdit Pencegahan dan Penertiban tertanggal 6 Maret 2016 perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2016, Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tertanggal 2 Mei 2017 perihal Surat Teguran Pertama Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2016, serta Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tertanggal 15 Mei 2017 perihal Surat Teguran kedua Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2016, maka dengan ini disampaikan daftar Penyelenggara Telekomunikasi yang belum melaksanakan kewajiban BHP Telekomunikasi tersebut (daftar terlampir).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation, apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan Penyelenggara tersebut tidak memenuhi kewajiban dimaksud maka akan dikenakan sanksi administratif berupa Teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dan Pencabutan Izin Penyelenggaraan. 

Apabila penyelenggara sudah melakukan pembayaran BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2016, maka bukti pembayaran mohon dapat segera dikirimkan ke Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Graha PPI  Lt. 4 Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat 10110, Telp/Fax. 021-2313756 atau melalui email ke bhptel@mail.kominfo.go.id dan surat teguran kedua pembayaran tersebut dapat diabaikan.

Jakarta, 17 Mei 2017

BIRO HUMAS

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

***

Berita Terkait

Siaran Pers No. 256/HM/KOMINFO/12/2017 Tentang Menyambut Hari Ibu, Kominfo Gelar Talkshow Ibu Cerdas di Era Digital di Yogya, Bandung dan Jakarta

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng komunitas Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) dan Ruang Berbagi dan Peduli, Kebaya Selengkapnya

Siaran Pers No. 255/HM/KOMINFO/12/2017 tentang Hasil Pembahasaan Masukan-Masukan Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Dalam masa Konsultasi Publik tersebut, Kementerian Kominfo telah menerima masukan-masukan dari berbagai pihak terkait. Atas masukan-masukan Selengkapnya

Siaran Pers No. 254/HM/KOMINFO/12/2017 tentang Kominfo Gelar Simposium Peningkatan ICT Development Index Indonesia

Kementerian Kominfo menggelar Simposium Peningkatan ICT Development Index Indonesia dengan tema “Enhancing Stakeholders Collaboration to I Selengkapnya

Siaran Pers No. 253/HM/KOMINFO/12/2017 tentang Peresmian Desa Broadband Terpadu (DBT) Kawasan Panca Mandala Kab. Tasikmalaya

Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, bekerja sama denga Selengkapnya

comments powered by Disqus