FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
04 01-2018

2783

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Mengenai Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik

SIARAN PERS NO. 02/HM/KOMINFO/01/2018
Kategori Siaran Pers

 SIARAN PERS No. 02/HM/KOMINFO/01/2018
Tanggal 04 Januari 2018
Tentang
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Mengenai Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik 

Jakarta - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme audit, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik (RPM Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik) yang dalam pembahasannya telah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.

RPM tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Penyusunan dan pembahasan materi muatan RPM tentang RPM Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik telah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, IASII, ISACA, dan para pemangku kepentingan.
  2. Peraturan Menteri ini bertujuan: (a) mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya; (b) memberikan kepastian hukum dalam Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
  3. RPM ini telah dibahas dan dirampungkan oleh Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika dengan melibatkan direktorat terkait dalam rangka sinkronisasi regulasi di tingkat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan telah dilakukan proses harmonisasi oleh Biro Hukum Kementerian Kominfo.
  4. Selain itu, telah dilakukan diskusi publik melibatkan narasumber dari auditor perwakilan instansi dan asosiasi dalam rangka menyempurnakan materi muatan pengaturan RPM tersebut.

Cakupan materi RPM Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik meliputi:

BAB I : Ketentuan Umum
Memuat beberapa terminologi yang digunakan yakni: Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Auditor Sistem Elektronik, Sertifikat Keahlian Audit Sistem Elektronik, Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Sistem Elektronik, Asosiasi Profesi Auditor Sistem Elektronik, Laporan Hasil Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

BAB II : Kewajiban dan Cakupan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik:
a) Bagian Kesatu: Kewajiban Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
b) Bagian Kedua: Cakupan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik

(1)   Paragraf Pertama: Umum;
(2)   Paragraf Kedua: Audit Penyelenggaran Sistem Elektronik Terhadap Proses Penyelenggaran Sistem Elektronik;
(3)   Paragraf Ketiga: Audit Penyelenggaran Sistem Elektronik Terhadap Tata Laksana Sistem Elektronik;
(4)   Paragraf Empat: Audit Penyelenggaran Sistem Elektronik Terhadap Sumber Daya Sistem Elektronik.

BAB III : Mekanisme Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik:
1. Bagian Kesatu: Umum;
2. Bagian Kedua: Audit Penyelenggaran Sistem Elektronik Secara Internal;
3. Bagian Ketiga: Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik Secara Eksternal;
4. Bagian Keempat: Pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

(1) Paragraf Pertama: Umum;
(2) Paragraf Kedua: Persiapan Audit;
(3) Paragraf Ketiga: Perencanaan Audit;
(4) Paragraf Empat: Pelaksanaan Audit;
(5) Paragraf Lima: Pelaporan Audit;
(6) Paragraf Enam: Pemantauan Tindak Lanjut Audit;
(7) Paragraf Tujuh: Pedoman Umum Audit Sistem Elektronik
(8) Paragraf Delapan: Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
(9) Paragraf Sembilan: Kerahasiaan.

BAB IV : Profesi Auditor:
1. Bagian Kesatu: Auditor Sistem Elektronik;
2. Bagian Kedua: Tim Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik

BAB V : Pengawasan Dan Pengendalian

Bab VI : Sanksi

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan yang lebih luas, maka Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik dari tanggal 04 s/d 18 Januari 2018.

Tanggapan dan masukkan dapat disampaikan kepada Anthonius Malau (Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Ditjen Aplikasi Informatika), email: anto013@kominfo.go.id dan Hendri Sasmita Yuda (Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan), email: hend021@kominfo.go.id  selambat-lambatnya 18 Januari 2018.

RPM Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik dapat diunduh melalui link berikut.

Lampiran RPM Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik dapat diunduh melalui link berikut.

Berita Terkait

Siaran Pers No. 137/HM/KOMINFO/07/2018 Tentang MIKTA Apresiasi Solusi IDE Hub untuk Tekan Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Solusi Inclusive Digital Economy (IDE) Hub yang digagas oleh Pemerintah Republik Indonesia mendapatkan apresiasi dari perwakilan negara-nega Selengkapnya

Siaran Pers No. 136/HM/KOMINFO/07/2018 tentang Aplikasi Duta Suporter Indonesia, Rayakan Semangat Asian Games 2018 Secara Digital

Kementerian Kominfo didukung oleh INASGOC secara resmi meluncurkan Kompetisi dan Aplikasi Duta Suporter Indonesia di Hotel Millenium Jakarta Selengkapnya

Siaran Pers No. 135/HM/KOMINFO/07/2018 Tentang Fasilitasi Dukungan untuk Asian Games 2018, Kominfo Luncurkan Aplikasi Duta Suporter Indonesia

Menteri Kominfo menyatakan Asian Games 2018 ini adalah sebuah kegiatan penting untuk seluruh masyarakat Indonesia. “Kominfo melakukan bany Selengkapnya

Siaran Pers No. 134/HM/KOMINFO/07/2018 Tentang Penyelenggara Telekomunikasi yang Belum Melaksanakan Penyampaian Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung Terkait Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017

Berdasarkan data penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Telekomunikasi dari 438 penyelenggara telekomuni Selengkapnya