FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
10 07-2018

205

Bersihkan Birokrasi dari Korupsi, Pemerintah Berantas ASN Tipikor

Kategori Artikel GPR | jabbar

Jakarta – Guna menuntaskan permasalahan kasus-kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan yang telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht), Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian bekerjasama dengan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kerjasama BKN dengan KPK telah dituangkan melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018. Kerjasama tersebut telah menyepakati dua hal perihal penegakan disiplin ASN sesuai peraturan manajemen ASN, yakni:

  1. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, dan
  2. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli.

Menindaklanjuti komitmen penuntasan kasus ASN tipikor, BKN telah melayangkan imbauan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

Ada empat hal utama yang disampaikan Kepala BKN kepada seluruh PPK instansi lewat Surat tersebut yaitu Pertama, imbauan dengan meminta PPK menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi ASN di lingkungan instansinya yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Kedua, imbauan agar PPK memastikan bahwa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan di lingkungan instansinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan tidak ada praktik suap atau pungli.

Ketiga, apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PPK instansi maka akan ditindaklanjuti pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK. Keempat, hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

=======================================================================

 #KerenTanpaKorupsi

[SIARAN PERS] Nomor: 005/RILIS/BKN/V/2018

Biro Humas Badan Kepegawaian Negara bekerjasama dengan Tim Komunikasi pemerintah Kemkominfo

 

 

 

 

Berita Terkait

Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas

Upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat merupakan amanat dari nawa cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Pres Selengkapnya

Izin Berusaha Kini Lebih Mudah, Pemerintah Meluncurkan Sistem OSS

Selengkapnya

Pilkada Harus Demokratis, Pemilih Mesti Bebas Memilih

Selengkapnya

Entaskan Kemiskinan Desa, Pemerintah Canangkan Program "BEKERJA"

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) membuat gerbrakan baru guna mengentaskan kemiskinan di desa: Program Bekerja atau Bedah Selengkapnya