FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    13 04-2019

    339

    Pengendalian Iklan Kampanye Politik di Platform Digital Tak Batasi Kebebasan Berekspresi

    SIARAN PERS NO. 81/HM/KOMINFO/04/2019
    KategoriSiaran Pers
    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan (tengah) didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (kiri) dan Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo Samuel Abrijani Pangerapan (kanan) menjawab pertanyaan wartawan terkait pengawasan masa tenang kampanye di media sosial yang berlangsung di Media Center Bawaslu, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Bawaslu dan Kemkominfo akan bekerja sama untuk mengawasi langsung dari laporan baik dari masyarakat yang terjadi di media sosial yang kemudian akan ditindak lanjuti apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu selama masa akhir kampanye terhitung pada Sabtu (13/4) pukul 23.59 WIB.

    Siaran Pers No. 81/HM/KOMINFO/04/2019

    Sabtu, 13 April 2019

    Tentang

    Pengendalian Iklan Kampanye Politik di Platform Digital Tak Batasi Kebebasan Berekspresi

    Memasuki tahapan masa tenang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 tanggal 14 hingga 16 April 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Badan Pengawas Pemiu (Bawaslu) melakukan pengendalian konten iklan kampanye politik melalui platform digital. Pengendalian iklan dari peserta Pemilu itu tidak akan membatasi hak kebebasan berekspresi warga negara.

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan ekspresi seluas-luasnya. Namun, menurutnya, siapapun pada masa tenang ini akan dilarang mengunggah kembali atau mengajak atau mempromosikan peserta Pemilu Serentak 2019.

    “Konten yang diupload pada masa tenang oleh siapapun tidak boleh ada yang mengarah kepada kampanye, bukan berarti memberangus kebebasan berekspresi lewat media sosial,” tandas Dirjen Semuel dalam Konferensi Pers Penanganan Media Sosial pada Masa Tenang Pemilu di Media Center Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Sabtu (13/04/2019).

    Larangan untuk memasang iklan pada media massa selama 14-16 April 2019 sudah diberikan Bawaslu. Kini larangan itu pun berlaku di platfrm digital maupun media sosial agar masa tenang Pemilu 2019 menjadi lebih kondusif. 

    “Di media massa tidak boleh pasang iklan kan? Di media sosial juga sama. Ini di ruang siber, kalau kita liat tidak boleh lagi mempromosikan, tidak boleh lagi me-reposting,” tutur Dirjen Aptika.

    Dalam dunia nyata, pengendalian masa tenang Pemilu dilakukan dengan menurunkan spanduk-spanduk atau poster yang berkaitan dengan peserta pemilu atau kampanye peserta pemilu. 

    Oleh karena itu, di dunia siber pun pengendalian yang akan dilakukan apabila ada seseorang ditemukan memasang kembali iklan kampanye adalah dengan menurunkan atau menghapus hingga penanganan suspend akun media sosial tersebut.

    “Saya imbau masyarakat, kita punya mesin yang bisa mencari habis itu kita take down. Kita juga bisa suspend akunnya. Kita menghimbau agar tetap tenang,” tutur Semuel.

    Menurut Dirjen Aptika, semua pihak harus turut berpartisipasi dalam menjalani masa tenang ini. Bukan hanya platform media sosial yang harus turut menjaga dengan menurunkan postingan atau menurunkan tagar saja tapi masyarakat juga bisa berkontribusi dengan tidak mengunggah apapun yang berkaitan dengan kampanye Pemilu dalam masa tenang ini.

     

    Edaran untuk Platform Digital

    Pada masa tenang ini, Bawaslu mengharapkan semua platform media sosial bisa bekerja sama dengan baik dan segera menindaklanjuti hasil temuan dan penyelidikan dengan menurunkan iklan kampanye peserta Pemilu. 

    “Kami meminta juga kepada platform media sosial untuk menurunkan konten organik atau tagar yang memuat rekam jejak, citra diri peserta pemilu, hingga dukungan terhadap peserta pemilu,” ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar. 

    Menurut Fritz Siregar, makna iklan kampanye yang beredar di media sosial sudah disepakati Kementerian Kominfo dan Bawaslu. Kesepakatan itu mencakup acuan dan rambu-rambu yang dilarang pada masa tenang melalui iklan kampanye di dunia siber. 

    “Iklan kampanye adalah yang memuat rekam jejak, citra diri peserta pemilu dan atau bentuk lainnya yang mengarah pada kampanye yang akan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu,” ujar Fritz Siregar.

    Masa tenang yang akan terhitung sejak pukul 00.00 tanggal 14 April ini akan terus dipantau oleh Tim AIS Kementerian Kominfo bersama Bawaslu. Seluruh platform media sosial harus menaati dan mengikuti aturan mengenai masa tenang pemilu untuk tidak mempromosikan iklan-iklan kampanye para peserta pemilu. Surat Edaran mengenai hal ini pun segera dikirimkan Bawaslu kepada seluruh platform media sosial.

    “Ada beberapa hal yang kami minta untuk dijadikan perhatian untuk seluruh platform agar dapat dipatuhi. Kami meminta kepada seluruh platform agar tidak menyebarkan iklan kampanye pada masa tenang. Tidak ada iklan politik pada masa tenang dan pada masa pemungutan suara,” jelas Fritz Siregar.

    Hingga bulan Februari 2019, Bawaslu sudah menerima 1990 total laporan berkaitan dengan pelanggaran Pemilu Serentak 2019 melalui media sosial. Hasil pantauan itu berdasarkan pencarian melalui mesin AIS Kominfo serta laporan yang masuk ke Bawaslu. 

    Penanganan konten iklan Pemilu yang dilakukan Kementerian Kominfo, Bawaslu dan platform media sosial sebelumnya pernah berlangsung selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 lalu. 

     

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

     


    Berita Terkait

    Siaran Pers No.133/HM/KOMINFO/07/2019 tentang Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika

    Dalam rangka reformasi regulasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan simplifikasi regulasi bidang kominfo dengan meng Selengkapnya

    Siaran Pers No. 132/HM/KOMINFO/07/2019 tentang Kolaborasi Jadi Modal Utama Wujudkan Kebebasan Media

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan kerja sama yang kuat dan upaya kolaborasi menjadi modal utama kesuksesan dalam mew Selengkapnya

    Siaran Pers No. 131/HM/KOMINFO/07/2019 tentang Menkominfo Serukan Lawan Ancaman Kebebasan Media

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan dukungan untuk kebebasan media dan awak jurnalis dalam menghadapi ancaman-ancaman d Selengkapnya

    Siaran Pers No. 130/HM/KOMINFO/07/2019 tentang Hadiri Global Conference on Media Freedom, Menkominfo Tegaskan Komitmen Indonesia Lindungi Insan Pers

    Indonesia telah membuat pencapaian demokratis yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Freedom House 2019 menunjukkan Indones Selengkapnya