FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    28 10-2019

    486

    Sinergi Tiga Pilar Industri Pos Bantu Perkuat Ekonomi Digital

    SIARAN PERS NO. 201/HM/KOMINFO/10/2019
    Kategori Siaran Pers
    Direktur Pos Kementerian Kominfo, Ikhsan Baidirus, ada 3 (tiga) pilar yang menjadi penting di sektor industri pos dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. “Kita sekarang di era revolusi industri 4.0, semua sektor termasuk pos, logistik, delivery service, semuanya harus adjuts ke situ. Ada tiga pilar yang menjadi penting, platform bisnisnya, sistem pembayaran, sistem logistiknya,” kata Direktur Ikhsan saat membuka Seminar Nasional Strategic Development Plan dalam Menghadapi Ekonomi Digital “Designing of Digital Postal Business” di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (28/10/2019). - (VY/SINA)

    Siaran Pers No. 201/HM/KOMINFO/10/2019
    Senin, 28 Oktober 2019
    Tentang
    Sinergi Tiga Pilar Industri Pos Bantu Perkuat Ekonomi Digital

    Direktorat Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Seminar Nasional Strategic Development Plan dalam Menghadapi Ekonomi Digital “Designing of Digital Postal Business” di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

    Menurut Direktur Pos Kementerian Kominfo, Ikhsan Baidirus, ada 3 (tiga) pilar yang menjadi penting di sektor industri pos dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. “Kita sekarang di era revolusi industri 4.0, semua sektor termasuk pos, logistik, delivery service, semuanya harus adjust ke situ. Ada tiga pilar yang menjadi penting, platform bisnisnya, sistem pembayaran, sistem logistiknya,” kata Direktur Pos saat membuka Seminar Nasional tersebut.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, ketiga pilar tersebut harus saling mendukung dan memperkuat. Sistem logistik tidak boleh dibiarkan dalam pola konvensional sementara dua pilar lainnya semakin maju.  “Platform bisnis memungkinkan kita melakukan bisnis secara digital. Kedua, sistem pembayaran yang kita kenal dengan fintech kini sudah semakin maju. Ketiga, barang-barang yang kita hasilkan tadi harus dijual, ditawarkan sampai ke seluruh dunia, skala internasional. Semua itu membutuhkan sistem supply chains logistic yang baik. Semua itu harus saling support dan memperkuat, tidak bisa dibiarkan dalam pola konvensional. Masyarakat butuh kecepatan,” tegas Ikhsan.

    Direktur Ikhsan turut memaparkan bahwa Kementerian Kominfo akan merumuskan kebijakan yang mendukung transformasi digital tersebut, yang akan memperkuat ekonomi digital Indonesia. “Kominfo akan mencoba merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung itu semua, sehingga environment, ekosistem pos ini semakin kondusif. Kita sudah bicara big data, interoperable system, track and tracing yang bisa dilakukan dengan sangat akurat. Ini semua akan mendorong sektor lain maju, semua blending mendukung ekonomi digital,” jelasnya.

    Potensi Logistik di Indonesia

    Berdasarkan data World Bank tentang Perkembangan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia di tahun 2018 menempati posisi ke-46, dan posisi ke-4 di ASEAN setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Penilaian LPI oleh World Bank ini didasarkan pada beberapa unsur, yaitu Kepabeanan, Infrastruktur, Ketepatan Waktu, Pengiriman Internasional, Pelacakan dan Penelusuran Barang, serta Kualitas dan Kompetensi Logistik.

    Berdasarkan penelitian yang dilakukan We Are Social bekerja sama dengan Hootsuite, ada 132,7 juta orang Indonesia yang aktif di media sosial. Angka ini mencapai setengah dari populasi Indonesia yaitu 265,4 juta jiwa. Seiring dengan hal itu, aktivitas belanja online di e-commerce pun turut meningkat, yang berdampak pada sektor logistik sebagai pendukung distribusi dan transaksi e-commerce. Kecepatan, ketepatan, serta tracking barang kiriman menjadi faktor utama yang dibutuhkan masyarakat.

    Sebagai aktivitas primer dalam satu rantai nilai (value chain), logistik menjadi bagian penting yang mempengaruhi keberhasilan industri. Biaya yang dikeluarkan untuk logistik Indonesia nilainya cukup tinggi, mencapai 27% dari PDB Indonesia. Nilai ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

    Namun besarnya biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan logistik belum menunjukkan peningkatan performa yang dihasilkan. Jaringan yang masih terbatas dan belum terintegrasi, rendahnya penyediaan infrastruktur logistik baik secara kualitas maupun kuantitas, hingga perbedaan harga yang cukup tinggi di beberapa wilayah menjadi hambatan yang solusinya perlu dirumuskan bersama.

    Oleh karena itu, pemerintah bersama perusahaan penyedia jasa logistik, pelaku logistik, dan penyedia fasilitas/infrastruktur logistik perlu menetapkan stantardisasi bidang logistik yang mencakup people (kompetensi SDM), process (praktik operasional), dan technology (infrastruktur, fasilitas, dan peralatan).

    Kolaborasi antar penyedia jasa logistik pun perlu ditingkatkan, termasuk dengan penyedia fasilitas/infrastruktur logistik seperti pelabuhan dan bandara.

    Tentang Seminar Nasional

    Seminar Nasional Strategic Development Plan dalam Menghadapi Ekonomi Digital “Designing of Digital Postal Business” merupakan rangkaian dari penyusunan kajian Strategic Development Plan yang bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan atas perbaikan sistem proses logistik e-commerce (Perbaikan Sistem), merumuskan kebijakan dan solusi yang dapat menjadi rekomendasi dan acuan instansi lainnya dalam memberikan arah kebijakan (Kebijakan), serta menciptakan industri pos 4.0.

    Dihadiri perwakilan dari pemerintah daerah, pelaku usaha penyelenggara pos, asosiasi logistik dan e-commerce, hingga akademisi dan operator seluler; seminar nasional ini menjadi langkah awal transformasi pemerintah yang secara proaktif mengambil peran menjadi kolaborator, agar seluruh pihak baik dunia usaha dan masyarakat dapat bersinergi dan bertransformasi dengan baik.

    Seminar Nasional diisi dengan diskusi panel dari berbagai narasumber, di antaranya Kepala Sub Direktorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian, Agus Tavip Riyadi; yang membahas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Logistik Dalam Menghadapi Tantangan E-Commerce; Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erwin Reza; perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang memaparkan Peluang, Tantangan, dan Kebijakan Investasi di Sektor Pos; serta Head of Business Development Asia Pacific Post Singapore, Mohamad Said Haryadi, dengan paparan tentang Inovasi Penyelenggaraan Pos di era Digital.

    Berbagai masukan mengenai peluang dan tantangan industri pos dalam menghadapi ekonomi digital yang diperoleh dari seminar hari ini akan dijadikan acuan penyusunan Kajian Strategic Development Plan oleh Direktorat Pos, sekaligus sebagai masukan pemegang regulasi untuk membuat strategi dan kebijakan bidang industri pos di masa yang akan datang.

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id 

    Berita Terkait

    Siaran Pers No.209/HM/KOMINFO/11/2019 tentang Kali Kedua, Kominfo Raih Penilaian Badan Publik Informatif

    Tahun 2019 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali mendapatkan penilaian sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi Inf Selengkapnya

    Siaran Pers No.208/HM/KOMINFO/11/2019 tentang Dukung Penerapan SNI Bidang TI, Komite SNI 35-01 Ditjen SDPPI Kominfo Raih Penilaian Kinerja Terbaik 2019

    Komite Teknis 35-01 Teknologi Informasi menjadi pemenang Herudi Technical Committee Award (HTCA) pada tahun 2019. Penghargaan HTCA ini adala Selengkapnya

    Siaran Pers No. 207/HM/KOMINFO/11/2019 Tentang Kementerian Kominfo Selenggarakan Konvensi Nasional Pos dan Informatika

    Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Konvensi Nasional Pos dan In Selengkapnya

    Siaran Pers No. 206 /HM/KOMINFO/11/2019 Tentang Lindungi Masyarakat, Pemerintah Terapkan Pengendalian IMEI Perangkat Telekomunikasi

    Untuk melindungi masyarakat dari penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan mencegah serta mengurangi pe Selengkapnya