FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    07 10-2015

    16951

    Peran Humas dalam Implementasi Goverment Public Relation

    Kategori Berita Kominfo | daon001

    Denpasar, Guna mendukung pelaksanaan Government Public Relations (GPR), praktisi humas pemerintah harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. "Lebih penting lagi, humas harus mampu menjalin sinergi dan akrab dengan wartawan agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik," jelas Direktur Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Tulus Subardjono dalam Bimtek Kehumasan yang diselengarakan di Denpasar, Bali, Selasa, (6/10).

    Humas pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah.  "Selain itu, humas sebagai corong atau sumber informasi, dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi," jelas Tulus Subardjono dalam paparan tentang "Peran Pranata Humas dalam Mendukung GPR".

    Humas pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan  informasi  di setiap instansinya, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik. Untuk meningkatkan kemampuan, perangkat  humas harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. Lebih penting lagi, humas harus menjalin sinergi dan akrab dengan wartawan, agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik.

    "Jadi pada prinsipnya, pada era keterbukaan informasi publik, posisi pranata humas harus berperan penting dalam menjaga citra positif lembaga pemerintahan, agar sembilan program pemerintah Jokwi dan JK yang biasa disebut program “Nawa Cita” dapat dilaksanakan dengan penuh semangat kerja. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan," papar Direktur Komunikasi Publik.

    Menurut Tulus Subardjono, seiring semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi yang beredar di tengah masyarakat sebagai  akibat dari tuntutan zaman, humas harus mampu menggunakan perangkat teknologi tersebut, guna mendistribusikan inforrmasi kepada publik secara cepat, tepat dan efektif. Para praktisi humas mengungkapkan bahwa dunia public relation  sedang memasuki masa kebangkitan dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaannya membuat para praktisi humas mampu mencapai sasarannya kepada publik secara langsung tanpa intervensi pihak-pihak yang dapat menghambat kegiatan komunikasinya.

    Dalam pandangan Tulus Subardjono, teknologi informasi dibutuhkan keberadaanya sebagai alat penunjang dan media. Dalam melaksanakan relasi/hubungan  yang baik, penggunaan teknologi informasi dapat memberikan ruang bagi praktisi humas dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Contoh dari teknologi informasi yang digunakan dalam praktek public relation adalah komputer dan internet. Para praktisi humas dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan publik yang perlu mereka ketahui dan gunakan dalam relasinya.

    Selain itu, teknologi komunikasi yang dapat digunakan dalam public relation adalah internet dan telepon. Internet bukan hanya sarana untuk mencari informasi, melainkan sarana yang baik untuk berkomunikasi. Misal, dengan e-mail, media social, website, semua kegiatan komunikasi dan hubungan dapat berjalan dengan lancar. Jadi dengan teknologi komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan,  jauh lebih mudah dan efektif.

    Humas pemerintah harus mampu bersinergi/bermitra dengan wartawan  media cetak dan elektronik serta netizen yang menggunakan media sosial. "Tak hanya itu lembaga pers juga perlu diajak kerjasama dalam membantu pemerintah untuk menyebarluaskan informasi program pembangunan  kepada masyarakat, karena persepsi publik tentang pemerintahan ditentukan oleh informasi dari media," pungkas Tulus Subardjono. (Ddh/Dps)

    Berita Terkait

    Bahas Kelanjutan Implementasi ASO, Menteri Johnny Hadiri Raker Komisi I DPR RI

    “Agenda rapat hari ini membahas implementasi Analog Switch Off dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta kerja sektor Postelsiar dan Peraturan Selengkapnya

    Cairan Iblis dalam Vaksin Covid-19? Itu Hoaks!

    Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan klaim vaksinasi Covid-19 yang memiliki kandungan cairan iblis dan Selengkapnya

    Dorong Implementasi Gerakan Menuju Smart City, Kominfo Adakan Penilaian

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo menyatakan penilaian itu merupakan upaya mendorong pemerintah pusat dan daerah ag Selengkapnya

    Perkuat Tata Kelola Ekonomi Digital, Pemerintah Bangun Government Cloud

    Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan pembangunan Government Cloud atau Pusat Data Nasional (PDN) untuk mendukung tata ke Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA