FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    27 07-2016

    2302

    Simposium Perlindungan Infrastruktur Informasi Kritikal di Indonesia

    SIARAN PERS NO.46/HM/KOMINFO/07/2016
    KategoriSiaran Pers

    (Bali, 27 Juli 2016) - Saat ini kemajuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Namun di samping memberikan kemudahan bagi manusia, TIK juga membawa potensi ancaman yang berdampak besar pada kehidupan sosial manusia, misalnya cyber threat yang berpotensi mencuri data rahasia di industri, mengancam kedaulatan negara melalui spionage dan pencemaran nama baik melalui media sosial.


    Khusus di bidang industri saat ini serangan cyber menjadi potensi ancaman yang harus mendapat perhatian bagi semua industri dan sektor-sektor strategis di Indonesia, misalnya di sektor keuangan, transportasi, pertahanan, kesehatan, ketahanan pangan, pemerintahan, dan bahkan  energi, migas, dan TIK yang menjadi infrastruktur penunjang utama bagi semua sektor, dan menimbulkan dampak yang signifikan bagi organisasi dan juga masyarakat.


    Pemerintah Indonesia, sebagai regulator dan fasilitator, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Infomatika bekerjasama dengan mitra akademis dan bisnis/swasta saat ini mencoba menyusun sebuah framework/ kerangka kerja perlindungan informasi infrastruktur bagi sektor strategis Nasional atau Critical Information Infratructure Protection (CIIP).


    Simposium Perlindungan Infrastruktur Informasi Kritikal di Indonesia ini diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menyampaikan perkembangan mengenai teknologi, best practice/standard, solusi dan  penerapan cyber security dari Lembaga-lembaga Teknis, akademisi dan Industri Cyber Security professional kepada organisasi dari sektor strategis, untuk mendapatkan informasi mengenai kesiapan dan layanan yang secara aktif dalam mendukung penerapan perlindungan informasi kritikal pada infrastruktur sektor strategis nasional.


    Tujuan diselenggarakan kegiatan ini yaitu memberikan masukan mengenai kesiapan lembaga teknis, akademisi dan industri cyber security pada konsepsi framework perlindungan informasi kritikal pada infrastruktur sektor strategis nasional.


    Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 27-28 Juli 2016 di Hotel Ramada Bintang, Bali. Pembukaan dilakukan oleh Prof. DR. Drs. Henri Subiakto, SH, MA selaku Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa. Narasumber antara lain Kepala Lembaga Sandi Negara, Deputi TIEM BPPT, Direktorat Keamanan Infromasi Kominfo, Cybercrime Polri, IDSIRTII, APJII,  OJK, Telkomsel, Akademisi yang berasal dari Universitas Indonesia,Universitas Gunadarma dan Swiss German University, serta Industri yang bergerak di bidang Cybersecurity. Sedangkan peserta berasal dari instansi pada sektor strategis nasional, akademis dan industri.




    ***

     

    Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, Email: ismail.cawidu@kominfo.go.id Tel/Fax: 021.3504024).

    Berita Terkait

    Siaran Pers No.133/HM/KOMINFO/07/2019 tentang Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika

    Dalam rangka reformasi regulasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan simplifikasi regulasi bidang kominfo dengan meng Selengkapnya

    Siaran Pers No. 132/HM/KOMINFO/07/2019 tentang Kolaborasi Jadi Modal Utama Wujudkan Kebebasan Media

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan kerja sama yang kuat dan upaya kolaborasi menjadi modal utama kesuksesan dalam mew Selengkapnya

    Siaran Pers No. 131/HM/KOMINFO/07/2019 tentang Menkominfo Serukan Lawan Ancaman Kebebasan Media

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan dukungan untuk kebebasan media dan awak jurnalis dalam menghadapi ancaman-ancaman d Selengkapnya

    Siaran Pers No. 130/HM/KOMINFO/07/2019 tentang Hadiri Global Conference on Media Freedom, Menkominfo Tegaskan Komitmen Indonesia Lindungi Insan Pers

    Indonesia telah membuat pencapaian demokratis yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Freedom House 2019 menunjukkan Indones Selengkapnya