Uji Publik RPM Kominfo mengenai Perubahan atas PM KOMINFO No. 17 Tahun 2016

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

N0.66/HM/KOMINFO/10/2016

 TENTANG

Uji Publik RPM Kominfo Mengenai Perubahan atas PM Kominfo No. 17 Tahun 2016

Sehubungan dengan telah diundangkannya PM Kominfo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (PM Kominfo No.17/2016) pada tanggal 26 September 2016, Kementerian Kominfo menyampaikan bahwa dalam rangka menghindari multitafsir dalam pelaksanaannya perlu dilakukan Perubahan terhadap PM Kominfo No. 17/2016 sebagai berikut:

1. Perlu penyesuaian ketentuan Pasal 21 PM No.17/2016 terkait kejelasan berlakunya Peraturan Menteri ini untuk perhitungan pungutan BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO setelah tahun buku 2016;
2. Perlu penambahan Ketentuan Peralihan untuk memperjelas rujukan peraturan perundang-undangan terkait perhitungan pungutan BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO tahun buku 2015 dan sebelumnya yang belum ditetapkan.

Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perubahan atas  PM Kominfo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Kominfo melakukan uji publikterhadap RPM Kominfo dimaksud yang dilakukan sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016. Adapun masukan dan tanggapan dapat disampaikan melalui emailhukumppi@mail.kominfo.go.iddanriaf002@kominfo.go.id.

Jakarta, 20 Oktober 2016

PLT. KEPALA BIRO HUMAS

NOOR IZA

 ***

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Noor Iza, email: noor.iza@kominfo.go.id, Hp: 0811-978-1518, Tel/Fax: 021.3504024)