FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    28 12-2017

    6895

    Ini Penyebab Maraknya Politik SARA

    Kategori Sorotan Media | Ayu Yuliani
    Ilustrasi SARA. (Istimewa)

    Jakarta - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai maraknya politik bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) serta politik identitas di pemilihan kepala daerah disebabkan karena lemahnya kaderisasi di tubuh internal partai politik. Menurut Titi, politik SARA tidak boleh dipandang secara sempit, tetapi harus dilihat secara luas sebagai kelemahan parpol melakukan kaderisasi dan rekrutmen.

    "Politik SARA marak terjadi di Indonesia karena kaderisasi tidak berjalan dan rekrutmen calon tidak dilakukan secara demokratis," ujar Titi saat diskusi bertajuk "Tahun Politik yang Menentukan: Prosedural belum Substansial" di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).

    Selain Titi, hadir juga sebagai narasumber Ketua Perludem Topo Santoso, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

    Titi menganggap karena kadernya lemah, maka yang "mainkan" adalah politik SARA demi meraih kekuasaan. Yang muncul di ruang publik, kata dia hanya ujaran kebencian yang berdaasarkan SARA.

    "Jadi, pertarungannya bukan lagi soal program, visi dan misi para kandidat, tetapi lebih soal SARA yang bisa memecah-belah bangsa dan menghancurkan keberagaman," terang dia.

    Lebih lanjut, Titi mengakui politik identitas dan SARA merupakan tantangan besar bagi demokrasi elektoral Indonesia di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Menurut dia, polarisasi berbasis irasionalitas politik identitas yang diterjemahkan dalam bentuk kampanye jahat, berita bohong (hoax), fitnah, dan politisasi SARA bakal menguat.

    "Peristiwa pada beberapa pilkada 2017 bisa jadi membuat beberapa oknum beranggapan bahwa kampanye jahat, hoax, fitnah dan politisasi SARA dalam kampanye merupakan pendekatan yang mudah, murah dan efektif menjadi basis pemenangan pilkada. Apalagi jika aktor yang terlibat tidak punya integritas dan komitmen untuk berkompetisi secara jujur, adil, kompetitif dan demokratis," terang dia.

    Sebagaimana diketahui, data terakhir menunjukkan ada 132 juta pengguna Facebook di Indonesia (nomor 4 terbesar di dunia), 50 juta orang pengguna twitter, dan 45 juta orang pengguna Instagram. Menurut Titi, media sosial ternyata jadi pisau bermata dua. Media sosial bisa menjadi medium luar biasa berkembangnya kampanye jahat, hoax, fitnah, dan politisasi SARA.

    "Lebih berbahaya lagi, adalah media perpesanan personal macam Whatsapp, LINE, BBM, dan sejenisnya yang menjadi medium tak terbendung untuk menyebarkan kebencian, kabar bohong, dan fitnah seputar calon, penyelenggara, maupun teknis administrasi pelaksanaan pilkada," ungkap dia.

    Perlu Langkah Bersama

    Lebih lanjut, Titi menilai perlu langkah bersama untuk mencegah politik SARA dan politik identitas di Pilkada Serentak 2018 dan pemilu 2019. Pertama, kata dia, partai politik perlu mengusung kader-kader yang berkualitas dan berintegritas di Pilkada sehingga pertarungan di Pilkada tidak diwarnai oleh kampanye berbau SARA, tetapi pertarungan program-program membangun daerah.

    "Kedua, menciptakan masyarakat yang melek digital. Karenanya pendidikan bagi warga untuk menjadi pengguna digital yang bijaksana mesti menjadi agenda prioritas berkesinambungan dan juga terkonsolidasi antar semua pemangku kepentingan terkait pemilu, meliputi KPU, Bawaslu, Kominfo, Kemdiknas, Kemdikti, Kempora, KPPPA, Kemendagri, pemerintah daerah, dan tentu masyarakat sipil," imbuh dia.

    KPU, kata dia mestinya bisa mengambil inisiatif untuk mengkonsolidasikan seluruh aktor negara yang memiliki otoritas dan sumber daya untuk bekerja sama melawan penyimpangan politik SARA, kampanye hoax, berita dusta, maupun fitnah dalam pilkada dan pemilu. Tentu dengan transparansi, akuntabilitas, dan tindakan yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, kepastian hukum, dan penghormatan pada HAM.

    "Selain itu, soliditas dan konsolidasi gerakan kritis masyarakat sipil dan jurnalisme media adalah bentuk pengawasan yang bisa menjadi penyeimbang dalam pesimisme penegakan hukum pemilu. Harapannya, ini akan membentuk pemilih yang berani menuntut kompetisi partai yang kompetitif dan memaksa lahirnya politisi-politisi berintegritas," pungkas dia.

    Sumber : http://www.beritasatu.com/politik/470666-ini-penyebab-maraknya-politik-sara.html

    Berita Terkait

    Ini Kampanye Pakai Masker ala Kemkominfo

    GUNA membangun kesadaran masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan secara disiplin, Kementerian Kominfo gencar melakukan upaya komun Selengkapnya

    Strategi Pemerintah Mewartakan Pandemi Covid-19

    Pemerintah mengedepankan prinsip human communication dalam menyampaikan berita terkait pencegahan covid-19 dalam rangka adaptasi kenormalan Selengkapnya

    Bangganya Maria Paskalia Jadi Menkominfo Sehari

    Seorang siswa SMA asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Maria Paskalia Wulandike Making, mengungkapkan rasa bangganya karena 'didaulat' menjadi Men Selengkapnya

    Ini Agenda Digital Menteri TIK di Asia Pasifik

    Pertemuan Menteri yang menangani teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari 32 negara anggota Asia-Pasific Telecommunity (APT) membahas l Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA