Kemkominfo latih penggunaan aplikasi desa di PPU
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melatih penggunaan aplikasi administrasi kependudukan (adminduk) pada 30 desa di Kabupat Selengkapnya
Merdeka.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berencana akan membahas mengenai anggaran bersama komisi I DPR RI pada pertengahan bulan ini. Menurut Mayjen (Purn) TNI Djoko Setiadi, Kepala BSSN, anggaran untuk memperkuat ketahanan siber republik ini diperkirakan mencapai angka triliunan rupiah. Detilnya, sayang ia tak menjelaskan.
"Mungkin Rp 2 triliun atau bisa lebih," katanya usai temu bersama awak media di kantor BSSN, Jakarta, Jumat (5/1).
Terlepas itu, dalam waktu dekat BSSN akan mengundang stakeholder terkait untuk menyinergikan tugas-tugas dan tanggung jawab. Sebagaimana diketahui, tugas BSSN memiliki irisan yang sama dengan beberapa lembaga atau departemen di dalam suatu institusi.
Misalnya saja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kepolisian, BIN, dan TNI.
"Sesuai arahan, kita mengindari duplikasi dan perbedaan-perbedaan. Makanya kita diperintahkan bergandengan dengan BIN, Kemkominfo, dan stakeholder lain. Jadi bisa saling mengisi," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, untuk saat ini tidak akan ada lebur organisasi yang beririsan dengan lembaga yang baru dibentuk ini. Semua yang beririsan, kata Djoko, akan disinergikan.
"Istilahnya tidak dilebur. Kita sinergi. Kita akan undang stakeholder ini secara rinci. Misalnya, Mabes Polri kemampuannya di bidang siber seperti apa, BIN seperti apa, TNI juga. Ini juga arahnya penghematan anggaran. Presiden sudah mewanti-wanti jangan mengajukan hal yang sama atau tumpang tindih," terangnya. [ega]
Sumber : https://www.merdeka.com/teknologi/bssn-butuh-anggaran-rp-2-triliun-tumpas-kejahatan-siber.html
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melatih penggunaan aplikasi administrasi kependudukan (adminduk) pada 30 desa di Kabupat Selengkapnya
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun refocusing atau penyesuaian postur anggaran untuk APBN 2020 untuk penanganan virus cor Selengkapnya
JAKARTA - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengimbau ke Selengkapnya
Distributor perangkat seluler Erajaya Swasembada menilai aturan pemerintah tentang nomor IMEI untuk ponsel akan berdampak luas, bukan hanya Selengkapnya