Pembersihan Piling Bangunan Kekurangan Alat Berat

Mataram - Rekonstruksi rumah warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) belum bisa dilakukan. Selain masih menunggu pencairan anggaran, puing-puing bangunan rumah yang roboh akibat gempa masih berserakan. Pemerintah Kota Mataram meminta bantuan jajaran TNI untuk membersihkan lokasi yang akan dijadikan area pembangunan rumah instan sederhana sehat (risha). "Pelibatan jajaran TNI untuk mempercepat proses pembersihan puing-puing rumah warga yang roboh," kata Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana di Mataram, Selasa (28/8).

Dia mengungkapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mataram sejak beberapa waktu lalu sudah melakukan proses pembersihan puing. Namun, proses pembersihan puing belum juga rampung. Kekurangan alat berat membuat pembersihan puing terpaksa juga dilakukan secara manual.

Selain melibatkan TNI, Pemkot Mataram juga meminta bantuan Satpol PP Mataram, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), tim reaksi cepat (TRC), serta para taruna siaga bencana (tagana) dari Dinas Sosial Kota Mataram. "Harapannya, dengan telah dibersihkannya rumah warga tersebut, proses pembangunan rumah risha bisa segera dikerjakan," kata Mohan. Dia menjelaskan, ada empat titik yang akan dijadikan area pembangunan risha. Dua di antaranya di Kecamatan Sandubaya dan Kecamatan Selaparang. "Empat lingkungan tersebut tercatat sebagai lingkungan terparah terkena dampak gempa bumi, dan warganya kini rata-rata menjadi pengungsi permanen," ujarnya lagi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Effendi Eko Saswito mengatakan, lebih dari 1.500 kepala keluarga (KK) menjadi pengungsi permanen. Mereka tinggal di tenda darurat di atas lahan sawah milik warga.

Pembangunan rumah harus segera dilakukan karena para pemilik lahan akan segera menggarap sawahnya ketika musim tanam tiba. Oleh karena itu, pemkot harus menyiapkan anggaran "untuk sewa lahan.

Selain itu, fasilitas dasar pembangunan tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK) komunal juga perlu segera dipenuhi. Sebab, waktu pencairan bantuan untuk pembangunan rumah warga belum dapat dipastikan. "Warga akan berada di lokasi pengungsian sampai rumah mereka rampung dibangun secara menyeluruh," kata Effendi.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi mengatakan, bantuan dana dari pemerintah pusat akan diberikan langsung kepada setiap warga melalui rekening BRI. Proses pencairan rekening dilakukan berdasarkan persetujuan pemerintah.

Dia menjelaskan, warga tidak wajib menggunakan dana bantuan tersebut untuk membangun rumah dengan model risha yang diciptakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Warga boleh membangun pakai kayu, tripleks, dan lainnya. Ada modul yang disiapkan dan mereka yang memilih sendiri dengan pendampingan pemerintah," kata pria yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini di Mataram, NTB, kemarin.

Bahkan, kata TGB, warga diberikan kebebasan menggunakan dana bantuan. Pembangunan bisa dilakukan secara keseluruhan maupun sebagian. Warga juga dibolehkan memanfaatkan sisa-sisa puing bangunan rumahnya yang runtuh sebagai bahan untuk kembali membangun rumahnya.

Bantuan dana yang dialokasikan tetap akan diberikan meski tidak digunakan membangun rumah. "Jadi, kalau ada sisa dana bantuan, itu bisa digunakan untuk modal berusaha," ujar dia. Meski begitu, TGB menegaskan, pemerintah merekomendasikan warga membangun rumah sesuai arahan Kementerian PUPR agar tahan gempa.

TGB menjelaskan, proses verifikasi data rumah warga rusak terus dilakukan. Bagi warga yang telah diverifikasi, akan segera mendapatkan bantuan dana. "Setelah verifikasi selesai, kita cek by name by address, maka bisa langsung ditransfer," ucapnya.

Dia mengatakan, estimasi kerugian akibat gempa senilai Rp 7,7 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat. Pemerintah pusat, ujar dia, sudah berkomitmen memberikan dana rekonstruksi minimal Rp 4 triliun.

Pemberian bantuan pembangunan rumah bervariasi, bergantung pada tingkat kerusakan rumah. Untuk rumah dengan rusak berat akan diberikan bantuan sebesar Rp 50 juta, rumah rusak sedang Rp 25 juta, dan rumah dengan rusak ringan senilai Rp 10 juta.

TGB menjelaskan, pada fase transisi ini, seluruh penanganan yang dilakukan pada saat masa tanggap darurat bencana gempa tetap berlanjut. Bantuan logistik, pelayanan medis, dan lainnya akan terus diberikan.

Perbedaannya, kata dia, saat ini ada pada langkah-langkah untuk penyiapan rehabilitasi dan rekonstruksi, penyelesaian verifikasi rumah warga yang rusak, dan pembersihan area terdam-pak gempa. "Fase transisi akan saya tetapkan berlangsung hingga 17 September," katanya.

Layanan telekomunikasi pulih Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim layanan telekomunikasi di lokasi gempa Nusa Tenggara Barat (NTB) telah pulih 100 persen. Meski demikian, dukungan komunikasi untuk bencana di Lombok terus berlanjut.

"Semua base transceiver station (BTS) site, 2G, 3G, dan 4G, sudah pulih total dan bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat di seluruh Pulau Lombok dan Sumbawa Barat," kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu melalui keterangan tertulis, Selasa.

Berdasarkan pantauan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Kelas II Mataram di NTB, 944 BTS di Pulau Lombok dan Sumbawa yang terdampak gempa bumi sudah bisa dipulihkan. Sebelumnya, ada KwH meter dan rak baterai BTS yang roboh di Pecinan dan Gili Meno akibat rentetan gempa.

"Sebanyak delapan tower milik penyedia jasa internet juga dilaporkan rusak, namun layanan masih bisa digunakan dengan mengalihkan /inArjaringan," ujar Ferdinandus.

Saat ini, 19 unit VSAT dilaporkan telah terpasang dan siap untuk mendukung komunikasi penanganan, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Dukungan jaringan telekomunikasi ini didapatkan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo. VSAT itu terpasang di sejumlah tempat pengungsian.

Sumber berita: Republika halaman 1 (29/08/2018)