FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
21 03-2019

216

Dirjen SDPPI: Terapkan IoT Perhatikan People dan Process

Kategori Berita Kementerian | mth

Bandung, Kominfo - Implementasi Internet of Things (IoT) bukan hanya soal teknologi atau aturan. Namun, hal terpenting menurut Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail bagaimana meyakinkan calon pengguna (people) dan memperbaiki proses bisnis (process).

“IoT tidak hanya berbicara mengenai teknologi dan hal teknis lain seperti frekuensi dan standardisasi, namun yang terpenting adalah tentang people and process,” tutur Dirjen Ismail dalam Seminar Future Digital Economy Conference di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Senin (18/3/2019).

Menurut Ismail, penerapan IoT harus benar-benar bisa memperlihatkan manfaatnya kepada calon pengguna.  Calon pengguna, ujar Ismail, harus diyakinkan bahwa IoT bisa mengurangi cost dan meningkatkan efisiensi. "Bukti inilah yang menjadi modal agar calon pengguna mau menggunakan teknologi ini," tambah Ismail.

Ismail juga menyampaikan bahwa untuk saat ini diperlukan banyak effort agar pelaku bisnis di semua bidang bisa mengetahui mengenai IoT dan juga manfaatnya.  "Diperlukan banyak konsultan agar tantangan people and process ini bisa diselesaikan," tandasnya.

Dalam kesempatan ini, Dirjen SDPPI menuturkan kolaborasi merupakan sebuah keniscayaan agar IoT dapat berkembang di Indonesia. "Semua pemangku kepentingan baik akademisi, industri, masyarakat, dan pemerintah harus terlibat dalam porsinya masing-masing secara serentak agar ekosistem IoT bisa tumbuh dan berkembang," ungkapnya. 

Dirjen SDPPI menyatakan, untuk mendorong IoT berkembagn pemerintah mulai berperan aktif tidak hanya sebagai regulator namun juga fasilitator dan akselerator. “Regulasi mengenai standardisasi dan frekuensi telah selesai disusun dan akan segera diundangkan. Jika regulasi sudah dibuat lalu pemerintah diam saja, bisnis akan tetap berjalan namun Indonesia akan sulit menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kehadiran pemerintah diperlukan agar industri dalam negeri dapat berkembang,” jelas Ismail.

Ismail menyampaikan tantangan lain yang harus diselesaikan saat ini adalah tentang bagaimana membuat model bisnis yang inovatif di era sharing economy seperti model bisnis gojek. 

"Tantangan yang juga harus diatasi adalah pengembangan digital talentDigital talent mutlak dibutuhkan agar demand tinggi yang muncul dari berkembangnya ekonomi digital ini dapat diimbangi oleh supply yang cukup," ungkapnya.

Berita Terkait

Menkominfo Pastikan Pemerintah Tak Intervensi UU Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan acuan mendasar bagi insan pers di Tanah Air. Undang-Undang tersebut lahir sebagai b Selengkapnya

Ditjen SDPPI Gelar Halalbihalal

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika, menggelar Halalbih Selengkapnya

Dirjen SDPPI Ajak Santri Produktif Manfaatkan Internet

Kemajuan teknologi internet harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas. Bagi santri tentunya produktivitas yang dima Selengkapnya

Dirjen Aptika: RUU PDP Akan Dikirimkan ke DPR

Dorongan untuk merampungkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data (RUU PDP) terus menguat di tengah makin masifnya penggunaan data-data Selengkapnya