FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    02 04-2019

    1378

    Inilah Edaran Soal Netralitas ASN dalam Pemilu Serentak 2019

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Ketua Bawaslu Abhan (kedua kanan) bersama Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit (kedua kiri), Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Rudy Sufahriadi (kiri) dan Asisten Komisioner Bidang Monitoring dan Evaluasi Komisi ASN Abdul Hakim (kanan) menunjukan berkas penandatangan MoU netralitas ASN, TNI dan Polri di Jakarta, Sabtu (23/3/2019). Penandatangan MoU tersebut sebagai komitmen netralitas ASN, TNI dan Polri dalam pelaksaan kampanye terbuka pada Pemilu 2019. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin pada 26 Maret 2019 telah menandatangani Surat Edaran Nomor: B/94/M.SM.00.00/2019 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019.

    Dalam surat yang ditujukan kepada Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Instansi Daerah itu, Menteri PANRB menegaskan, ASN wajib netral, tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.

    “ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, yaitu dalam hal ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” tegas Menteri PANRB dalam Surat Edaran itu.

    ASN, lanjut Menteri PANRB, wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN, serta dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

    “ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” tegas Menteri PANRB.

    Penegakan

    Terhadap yang diduga melakukan pelanggaran netralitas, menurut Surat Edaran Menteri PANRB itu, dilaporkan kepada unsur pengawas pemilu setempat, untuk dapat diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selanjutnya, terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, unsur pengawas merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara.

    Terhadap rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, jika ditemukan bukti pelanggaran netralitas, menurut Surat Edaran Menteri PANRB ini, maka instansi pemerintah segera menindaklanjuti dengan membentuk Majelis Kode Etik atau tim pemeriksa hukuman disiplin.

    “Jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud dinyatakan terdapat pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Adapun jika dinyatakan terdapat pelanggaran disiplin, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tegas Menteri PANRB.

    Seluruh tindak lanjut rekomendasi pengawasan, menurut Surat Edaran ini, dilaporkan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan tembusan kepada Menteri PANRB.

    Dalam hal rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh PPK, menurut Surat Edaran ini, maka Komisi Aparatur Sipil Negara dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

    Menteri PANRB menekankan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah agar melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

    “Kepada para PPK dan PyB pada instansi pemerintah wajib untuk: a. mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada ASN untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas; dan b. melakukan pengawasan terhadap ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku,” tegas Menteri PANRB.

    Sementara kepada seluruh ASN, Menteri PANRB Syafruddin meminta agar tetap menjaga kebersamaan, soliditas dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada, dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.

    Tembusan Surat Edaran tersebut disampaikan kepada: 1. Presiden RI; 2. Wakil Presiden RI; 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU); dan 4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

    Berita Terkait

    Inilah Empat Kelompok Program Prioritas Bidang Perekonomian 2020-2024

    Pemerintah tengah merancang Program Prioritas (Quick Wins) dan Program Kerja 2020-2024 di bidang perekonomian. Mengangkat tema “Pertumbuha Selengkapnya

    Presiden Minta Soliditas ASEAN Plus Three Diperkuat

    Presiden Joko Widodo mengingatkan, bahwa tantangan yang dihadapi kawasan akan semakin besar, rivalitas geopolitik dan geoekonomi semakin mer Selengkapnya

    Inilah 9 Alasan Pesantren Jadi Laboratorium Perdamaian

    Hari Santri 2019 mengusung tema “Santri untuk Perdamaian Dunia”. Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan bahwa tema ini sanga Selengkapnya

    Inilah Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024

    Sehubungan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Rl periode 2019-2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019, Kementeri Selengkapnya