Tingkatkan Ekonomi Digital, Kominfo Dorong Penggunaan Identitas Digital

Jakarta, Kominfo -- Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong penggunaan identitas digital untuk meningkatkan pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

Menurut Menteri Kominfo Rudiantara, MSISDN  atau nomor HP adalah salah satu opsi yang digunakan sebagai penggerak dari implementasi digital identity suatu negara.

"Tapi, kita harus mengembangkan dan memperkuat nomor single identity atau yang di Indonesia lazim disebut dengan e-KTP atau KTP elektronik. Karena di Indonesia, MSISDN dengan registrasi prabayar belum sempurna," ujarnya dalam Workshop tentang Digital Identity di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (07/05/2019).

Mengacu kepada beberapa praktik terbaik negara di dunia, Menteri Rudiantara menjelaskan bermacam model di dunia dalam mengimplementasikan identitas digital. "Idealnya jika kita merujuk ke beberapa negara, kita harus memaksimalkan penggunakan e-KTP, memberdayakan, dan menyediakan mesin sistem e-KTP yang digunakan untuk digital identity," ungkapnya.

Menteri Rudiantara menambahkan Indonesia harus menemukan cara yang paling efisien untuk mengidentifikasi, memproses otentikasi, baik itu individual atau organisasi, perusahaan, dan lain-lainnya.

"Kita harus melakukan beberapa usaha untuk memastikan registrasi prabayar lebih akurat di Indonesia. Bersamaan dengan itu, kita harus membantu dan mendukung Kementerian Kominfo mengurusi e-KTP," ungkapnya.

Menurut Menteri Rudiantara, digital identity adalah salah satu variabel yang dapat meningkatkan ekonomi digital suatu negara. Variabel ini tidak hanya berlaku di Indonesia tapi juga di bagian dunia lainnya.

"Digital economy Indonesia diperkirakan akan mencapai 130 Miliar Dolar AS tahun depan atau setara dengan sekitar Rp 1.800 Triliun. Ini akan merefleksikan lebih dari 11 persen ekonomi kita. Jumlah 130 Miliar dolar AS adalah angka yang besar dibanding ekonomi beberapa negara-negara ASEAN," jelas Menteri Rudiantara.

Rudiantara mengatakan bahwa single identity number sudah didukung tidak hanya dengan regulasi tapi juga perundang-undangan. Menteri Kominfo mengimbau untuk menggunakan struktur dari sudut pandang legislatif yang kita punya sekarang dan meningkatkan beberapa ekosistem digital identity yang adalah industri selular.