Lantik 88 PPPK dan 12 Jafung, Kominfo Targetkan Peningkatan Kinerja dan Kompetensi
Kepala BKO Setjen Kementerian Kominfo meminta seluruh pegawai yang baru dilantik terus aktif meningkatkan kompetensi dan mengubah mindset Selengkapnya
Mataram, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan pendekatan komunikasi langsung untuk menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Lewat Program Penyuluh Informasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyasar warga di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T).
"PIP, sebagai ujung tombak untuk terjun langsung bertemu, menyapa dan berdialog dengan warga serta menyampaikan informasi seputar kebijakan pemerintah agar bisa menimbulkan respons positif," jelas Direktur Tata Kelola Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Selamata Sembiring di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/05/2019).
Menurut Direktur Selamata Sembiring, meskipun saat ini berada di era diseminasi berbasis internet, namun masih ada saluran komunikasi yang efektif melalui diseminasi secara langsung tatap muka.
"Khususnya di wilayah pedesaan dan 3T, komunikasi langsung atau tatap muka lebih bernilai karena memberikan sentuhan yang lebih nyata (high touch). Baik dari sisi untuk mendapatkan perhatian, menarik perhatian, menggalang minat, serta melakukan tindakan," ungkapnya.
Bekali PIP
Selama dua hari, sejak Kamis (08/05/2019) sebanyak 65 orang PIP yang direkrut tahun 2019 di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan mengikuti Bimbingan Teknis Penyuluh Informasi Publik (PIP).
Materi yang disajikan dalam Bimtek kali ini terbagi dalam tiga bagian besar, pertama berkaitan dengan substansi informasi kebijakan pemerintah antara lain stunting, pengentasan kemiskinan, dan Program Prioritas Kabinet Kerja. Kedua, panduan teknis penggunaan aplikasi e-PIP untuk pelaporan dan komunikasi dengan Kementerian Kominfo. Dan ketiga, keterampilan komunikasi, pemahaman mengenai hoaks dan cara konter penyebaran konten hoaks.
Dalam materi mengenai hoaks, peserta langsung berdiskusi dengan Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum Henri Subiakto. "Hoaks ini persoalan serius di negeri kita, bahkan jika tak hati-hati bisa jadi negara kita yang sangat besar tercabik-cabik," tandas Henri dalam pengantar diskusi.
Henri Subiakto pun mengajak peserta untuk mempersatukan kembali masyarakat dengan melawan hoaks dan provokasi. "Di era dgital perlu adopsi teknologi, ini tantangan yang luar biasa bagi negara kita. Siapa saja jadi produsen pesan. Nah, bapak-ibu sekalian ini bisa jadi ujung tombak melawan hoaks dan provokasi," ujar Henri Subiakto.
Sebagai implementasi Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, PIP merupakan salah satu upaya unruk melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia.
Program PIP sudah berlangsung sejak tahun 2017. Dalam pelaksanaan program itu, Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk melibatkan petugas penyuluh agama ikut menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintah. Tahun 2019, Program PIP akan merekrut 201 penyuluh agama menjadi PIP yang akan bertugas di 22 provinsi dan 325 kecamatan.
Kepala BKO Setjen Kementerian Kominfo meminta seluruh pegawai yang baru dilantik terus aktif meningkatkan kompetensi dan mengubah mindset Selengkapnya
Seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama menjaga nama Indonesia sebagai negara demokratis melalui pelaksanaan Pemilu yang Selengkapnya
Selain di Bekasi, Kementerian Kominfo merencanakan pembangunan PDN di Batam dan Ibu Kota Nusantara. Selengkapnya
Klaim terkait pengurusan STR Seumur Hidup bagi named dan nakes sebelum tanggal 1 Februari 2024 adalah tidak benar. Selengkapnya