Tangani Pornografi Anak, Pemerintah Akan Bentuk Satgas
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap hampir dua juta konten pornografi anak untuk memberantas per Selengkapnya
Jakarta, Kominfo – Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dituntut untuk terus mengimplementasikan perannya sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Kunci keberhasilan dalam melaksanakan peran tersebut adalah konsistensi pengurus MUI dalam menegakkan prinsip organisasi dari masa ke masa. Oleh karena itu, konsistensi tersebut harus terus dilakukan agar kepercayaan masyarakat dan pemerintah dapat terus terjaga.
“Kunci keberhasilan dalam melaksanakan peran tersebut adalah konsistensi pengurus MUI dalam menegakkan prinsip (mabda’) dan garis organisasi (khittah) yang telah menjadi tradisi para pengurus MUI dari masa ke masa. Selama kedua prinsip itu menjadi pedoman, maka kepercayaan atau trust masyarakat dan pemerintah akan terjaga. Dan untuk itu saya berharap dan mendoakan agar pimpinan dan seluruh jajaran pengurus MUI periode 2020-2025 selalu Istiqamah (konsekuen),” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke-10 Tahun 2020 di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, adapun empat peran penting yang harus secara konsisten dilakukan oleh MUI adalah pertama menjaga agama dari upaya-upaya untuk mengesampingkan peran-peran agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta upaya penodaan agama. Kedua, menjaga negara dari upaya-upaya yang mencederai kesepakatan-kesepakatan nasional. Ketiga, menjaga umat dari pada akidah-akidah yang menyimpang. Kempat, melakukan penguatan umat melalui pemberdayaan-pemberdayaan, diantaranya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Di sisi kesehatan, Wapres pun memaparkan persiapan pemerintah dalam pengadaan vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
“Aspek-aspek yang terpenting dari upaya ini, selain memastikan ketersediaan vaksin dan kesiapan logistik ,serta pelaksanaan vaksinasinya nanti adalah memastikan keamanan, kemanfaatan atau kemanjuran, dan kehalalan atau kebolehan untuk digunakan,” papar Wapres.
Oleh karena itu, Wapres mengimbau agar MUI dapat menunjukkan kontribusinya sebagai mitra pemerintah untuk mengawal proses persiapan vaksin dari sisi ketetapan kehalalannya dan pembangunan kesadaran umat akan pentingnya vaksinasi ini dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.
“Dalam kaitan ini saya menyampaikan apresiasi kepada MUI yang sejak tahap awal telah aktif bersama instansi terkait untuk melakukan proses audit tentang kehalalan vaksin Covid-19. Saya juga telah meminta agar ketetapan/fatwa MUI tentang kehalalan atau kebolehan digunakannya vaksin Covid-19 dapat terbit sebelum vaksin diedarkan, sebelum dilakukan vaksinasi,” imbau Wapres.
“Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya mengajak MUI dan segenap ormas (organisasi massa), lembaga keagamaan, para pemuka agama serta tokoh masyarakat untuk turut serta bersama pemerintah membangun kesadaran, kesiapan, dan dukungan seluruh masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Wapres berpesan, sebagai lembaga yang merupakan imam kelembagaan dari dari berbagai ormas Islam yang ada di Indonesia, MUI harus mampu memberikan contoh dan teladan dalam manifestasi karakter dan sikap organisasi, terutama dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Teladan tersebut, lanjut Wapres, diantaranya melalui komitmen dalam menjaga implementasi Islam Wasathiyah (moderat), melalui pembenahan dan perbaikan berkelanjutan dalam lembaga MUI agar dapat terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan pemerintah, serta dengan terus mendukung dan mengawal pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
“Ini amanat besar karena memang MUI ini menjadi sesuatu yang sudah diwariskan oleh para pendiri yang terus berlanjut dan kita menjadi pelanjut,” pungkas Wapres.
Sebelumnya Ketua Umum MUI Terpilih Periode 2020-2025 K.H. Miftachul Akhyar, menyampaikan tema yang diangkat pada Munas X MUI 2020 adalah Meluruskan Arah Bangsa Dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila serta UUD NRI 1945 Secara Murni dan Konsekuen dan berharap kepengurusan periode ini dapat menyatukan visi dan misi organisasi.
“Alangkah indahnya kalau kita yang dari berbagai ormas keislaman ini untuk menyatukan visi dan misi untuk menunjukkan Islam itu indah,” ucap Miftachul Akhyar.
Pada kesempatan yang sama Ketua Panitia Pengarah K.H. Abdullah Jaidi melaporkan sembilan keputusan Munas X MUI 2020 yang telah diselenggarakan sejak tanggal 25 – 27 November 2020 secara luring dan daring, yaitu penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga MUI, penyempurnaan wawasan MUI, garis-garis besar program MUI periode 2020-2025, penetapan fatwa-fatwa baru, rekomendasi Munas X MUI, taujih di Jakarta, terpilih Ketua Umum MUI Pusat 2020-2025 yaitu K.H. Miftachul Akhyar, terbentuknya kepengurusan pimpinan harian MUI 2020-2025, serta terbentuknya kepengurusan Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI 2020-2025 yang diketuai oleh K.H. Ma’ruf Amin.
Turut mendampingi Wapres pada Munas X MUI 2020 adalah Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid dan Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi.
Merujuk siaran pers yang di keluarkan MUI, sebelumnya Ketua umum MUI demisioner sekaligus Ketua Tim Formatur K.H. Ma’ruf Amin, memimpin jalannya rapat dengan menerima masukan dari banyak pihak. Adapun salah satu masukan yang diterima adalah usulan tentang posisi pimpinan harian MUI periode 2020-2025 yang diusulkan untuk diisi oleh kalangan muda yang sudah lama aktif di MUI. Beberapa nama baru juga muncul karena aspek kualifikasi dan keterwakilan ormas.
Sidang formatur tujuh belas orang yang berlangsung Jumat (27/11/20) pukul 00.00 sampai 01.30 di Hotel Sultan, Jakarta tersebut akhirnya menetapkan Pimpinan Harian MUI periode 2020-2025. Berikut ini daftar lengkap Dewan Pimpinan Harian MUI periode 2020-2025.
Dewan Pimpinan Harian MUI Pusat
Ketua Umum MUI: KH. Miftachul Akhyar
Wakil Ketua Umum MUI 1: Dr. Anwar Abbas
Wakil Ketua Umum MUI 2: KH. Marsudi Syuhud
Wakil Ketua Umum MUI 3: Drs. H. Basri Bermanda, MBA.
Ketua MUI: KH. Masduki Baidlowi
Ketua MUI: Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti
Ketua MUI: Prof. Noor Achmad
Ketua MUI: KH. Abdullah Jaidi
Ketua MUI: KH. Afifuddin Muhajir
Ketua MUI: KH. Dr. Sodikun
Ketua MUI : Dr. Lukmanul Hakim
Ketua MUI: KH. Sholahuddin Al Aiyubi
Ketua MUI: Prof. Amany Lubis
Ketua MUI: KH. Cholil Nafis
Ketua MUI: Dr. Jeje Zainuddin
Ketua MUI: Dr. Asrorun Niam Sholeh
Ketua MUI: Dr. Sudarnoto Abdul Hakim
Ketua MUI: Prof. Dr. Utang Ranuwijaya
Sekretaris Jenderal: Dr. Amirsyah Tambunan
Wakil Sekretaris Jenderal:
KH. Abdul Manan Ghani
Habib Hasan Bahar
Rofiqul Umam Ahmad
Azrul Tanjung
Asrori S. Karni
Ikhsan Abdullah
Arif Fahrudin
M. Ziyad
Isfah Abidal Aziz
Dr. Badriyah Fayumi
Drs. H. Pasni Rusli
Dr. Abdul Ghaffar Rozin
Prof. Dr. Valina Sinka Subekti
Bendahara Umum: Misbahul Ulum
Wakil Bendahara:
KH. Eman Suryaman
Dr. Rahmat Hidayat
Jojo Sutisna
Trisna Ningsih Julianti
Erni Juliana
Sementara Pengurus Dewan Pertimbangan MUI 2020-2025.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI: Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin.
Sekretaris Dewan Pertimbangan: Prof. Dr. Dadang Kahmad
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan:
Drs. Zainut Tauhid Sa’adi
Prof. didin Hafidhuddin
Prof. Dr. Hamdan Zoelva
KH. Anwar Iskandar
Habib Zein Umar bin Smith
Prof. Jimly Asshiddiqi
KH. Ahmad Sadeli Karim
KH. Masdar Farid Mas’udi
KH. Abun Bunyamin
Dr. Ahmad Herayawan, Lc
Prof. Dr. Masykuri Abdillah
KH. Muhyiddin Junaidi
Wakil Sekretaris:
KH. Zulfa Mustofa
Prof. Dr. Mukhtar Latif
Prof. Dr. Maman Abdurrahman
KH. Zaitun Rasmin
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap hampir dua juta konten pornografi anak untuk memberantas per Selengkapnya
Sesuai dengan kewenangan, dari akhir tahun 2023 hingga Maret 2024 OJK telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terindikasi te Selengkapnya
Kejahatan masa depan yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) membawa tantangan yang semakin kompleks. Ancaman seperti penyebaran Selengkapnya
Situasi pasca-Pemilu 2024 relatif lebih sejuk jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 lalu yang diwarnai banyak demonstrasi khususnya saat pela Selengkapnya