FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    11 01-2021

    4352

    Ubah Kebijakan Privasi, Kominfo Minta Platform WA dan FB Terapkan Pelindungan Data Pribadi

    SIARAN PERS NO. 11/HM/KOMINFO/01/2021
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 11/HM/KOMINFO/01/2021

    Senin, 11 Januari 2021

    Tentang

    Ubah Kebijakan Privasi, Kominfo Minta Platform WA dan FB Terapkan Pelindungan Data Pribadi 

    Beberapa hari terakhir perubahan kebijakan privasi pengguna aplikasi WhatsApp dan Facebook mendapatkan perhatian warganet di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan perhatian yang serius atas tanggapan yang berkembang berkaitan dengan aturan dan tata kelola perlindungan data pribadi serta privasi pengguna. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menekankan agar pengelola platform menerapkan prinsip pelindungan data pribadi.

    “Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya pelindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi informatika,” tutur Menteri Kominfo mengapresiasi diskusi yang berkembang di Jakarta, Senin (11/01/2021).

    Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo telah melakukan pertemuan dengan perwakilan WhatsApp/Facebook Asia Pacific Region untuk membahas tentang pembaruan kebijakan privasi.

    “Pada hari ini Senin, 11 Januari 2021. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kementerian Kominfo menekankan agar WhatsApp/Facebook serta pihak-pihak terkait melakukan beberapa hal,” paparnya.

    Pertama, Kementerian Kominfo mendorong WhatsApp/Facebook Asia Pacific Region untuk menjawab dan memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia mengenai kekhawatiran yang tengah berkembang mengenai:

    1. tujuan dan dasar kepentingan pemrosesan data pribadi;
    2. mekanisme yang tersedia bagi pengguna untuk melaksanakan hak-haknya, termasuk hak untuk menarik persetujuan serta hak-hak lain, yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    3. hal-hal lain yang menjadi perhatian publik.

    “Disampaikan secara lengkap, transparan, jelas, mudah dipahami dan dapat diakses oleh publik terkait pembaruan kebijakan privasi Whatsapp, khususnya terkait kekhawatiran masyarakat tadi,” jelas Menteri Kominfo.

    Kedua, Kementerian Kominfo mendorong WhatsApp/Facebook Asia Pacific Region untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-perundangan. Terutama yang mengatur tentang pelindungan data pribadi di Indonesia, antara lain:

    1. melaksanakan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku;
    2. menyediakan formulir persetujuan pemrosesan data pribadi dalam Bahasa Indonesia;
    3. melakukan pendaftaran sistem elektronik;
    4. menjamin pemenuhan hak-hak pemilik data pribadi; dan
    5. kewajiban beredasarkan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

    Dorong Masyarakat Waspada dan Bijak

    Selain itu, Menteri Johnny menekankan agar masyarakat untuk semakin berhati-hati dalam penggunaan beragam layanan yang tersedia secara daring (online)“Dengan selalu membaca kebijakan privasi serta dokumen syarat dan ketentuan sebelum menggunakan suatu layanan dan memberikan persetujuan penggunaan data pribadi,” ingatnya.

    Menurut Menteri Kominfo, saat ini terdapat beragam platform media sosial yang tersedia. Oleh karena itu, menurutnya  Kementerian Kominfo meminta perhatian kepada masyarakat untuk semakin waspada dan bijak dalam menentukan pilihan media sosial.

    “Pilih yang mampu memberikan pelindungan data pribadi dan privasi secara optimal. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat terhindar dari dampak-dampak merugikan baik berupa penyalahgunaan atau penggunaan data pribadi yang tidak sesuai aturan atau misuse or unlawful,” tegasnya.

    Menteri Kominfo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Salah satu prinsip utama pemrosesan data pribadi yang diatur dalam RUU PDP mewajibkan pemanfaatan data pribadi harus dilakukan dengan dasar hukum (legal basis) yang sah, di antaranya adalah persetujuan (consent) dari pemilik data. Hal ini sejalan dengan regulasi di berbagai negara, termasuk GDPR Uni Eropa,” jelasnya.

    Menurut Menteri Johnny, melalui pengesahan UU PDP, Indonesia akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat, detil, dan komprehensif dalam menjamin hak-hak konstitusional para pemilik data pribadi.

    “Dengan mengatur kewajiban pengendali data pribadi, serta ketentuan penegakan hukum pelindungan data pribadi. Saat ini, pembahasan RUU PDP kini sedang dilakukan antara Komisi I DPR dengan Panitia Kerja Pemerintah yang diharapkan dapat selesai di awal tahun ini,” tuturnya.

    Kehadiran UU PDP menjadi sangat penting karena akan memperkuat payung hukum pelindungan data pribadi yang saat ini diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Ruang Lingkup Privat sebagai instrumen regulasi tata kelola informasi elektronik, data elektronik dan transaksi elektronik.

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 256/HM/KOMINFO/07/2021 Tentang Perkembangan Terbaru Penanganan Dugaan Kebocoran Data Pribadi BRI Life oleh Kementerian Kominfo

    Pada hari Rabu, 28 Juli 2021 pukul 14.00 WIB, Kementerian Kominfo telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi PT Asuransi BRI Life (BRI Lif Selengkapnya

    Siaran Pers No. 255/HM/KOMINFO/07/2021 Tentang Latih Talenta Digital, Menkominfo: Tingkatkan Produktivitas dan Daya Saing Bangsa

    Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan melatih 100 ribu orang talenta digital melalui Program Stimulan Digital Talent Scholarshi Selengkapnya

    Siaran Pers No.254/HM/KOMINFO/07/2021 Tentang Pernyataan Kementerian Kominfo terkait Dugaan Kebocoran Data Pribadi BRI Life

    Kementerian Kominfo telah menerima informasi terkait dugaan kebocoran data pribadi BRI Life dan telah melakukan langkah-langkah cepat sesuai Selengkapnya

    Siaran Pers No. 253/HM/KOMINFO/07/2021 Tentang Menkominfo Apresiasi Windy Cantika Rebut Medali Pertama bagi Indonesia

    Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA