Konsultasi Publik RPM mengenai Sertifikasi Operator Radio Maritim

Siaran Pers No. 401/HM/KOMINFO/11/2021

Rabu, 17 November 2021

Tentang

Konsultasi Publik RPM mengenai Sertifikasi Operator Radio Maritim

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri mengenai Sertifikasi Operator Radio Maritim. RPM itu merupakan penyempurnaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M. KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio.

RPM tentang Sertifikasi Operator Radio Maritim itu mengatur antara lain:

1. Sertifikat Operator Radio GMDSS:
   • Permohonan Sertifikat Operator Radio GMDSS;
   • Lembaga Diklat;
   • Peserta Ujian Negara Sertifikasi Operator Radio GMDSS;
   • Penyelenggara Ujian Negara Sertifikasi Operator Radio GMDSS;
   • Penguji Ujian Negara Sertifikasi Operator Radio GMDSS;
   • Ujian Negara Sertifikasi Operator Radio GMDSS;
   • Penilaian Ujian Negara Sertifikasi Operator Radio GMDSS;
   • Penerbitan Sertifikat Operator Radio GMDSS;
   • Wewenang dan Kewajiban Pemegang Sertifikat Operator Radio GMDSS;
   • Perpanjangan, Pembaharuan, dan Penggantian Sertifikat Operator Radio GMDS;
2. Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non Konvensi SOLAS:
   • Permohonan Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non Konvensi SOLAS;
   • Penyelenggara Bimbingan Teknis Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non Konvensi SOLAS;
   • Peserta Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non Konvensi SOLAS;
   • Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non Konvensi SOLAS;
   • Pelaporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis;
   • Penerbitan dan Penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non Konvensi SOLAS;
3. Penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
4. Biaya;
5. Pengawasan dan Pengendalian; dan
6. Sanksi.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Kominfo membuka konsultasi publik atas RPM tentang Sertifikasi Operator Radio Maritim. Hal itu sebagai upaya melibatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk penyempurnaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri tersebut dilakukan konsultasi publik sampai dengan tanggal 27 November 2021 dan masukan dapat disampaikan melalui email ke alamat fauz001@kominfo.go.id,  siti028@kominfo.go.id, dan sang001@kominfo.go.id. Naskah RPM dapat diunduh di sini

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Faks : 021-3504024
Twitter @kemkominfo
FB: @kemkominfo
IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id