Siapkan Zona Integritas, Kominfo Sosialisasikan Budaya Kerja Antikorupsi

Surabaya, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah bersiap untuk menjadikan salah satu unit kerja menjadi pilot project Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM).

Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari menyatakan hal itu merupakan komitmen yang telah dibangun untuk membentuk zona intergritas.

“Kami melanjutkan komitmen untuk membangun WBK-WBBM sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo No 65 Tahun 2021. Sebagai salah satu satker yang membangun zona integritas. Pada Desember 2021 lalu juga mengikuti deklarasi untuk menjalankan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 mengenai pembangunan zona integritas di kementerian dan lembaga,” jelasnya dalam acara Sosialisasi Menumbuhkan Budaya Kerja dengan Semangat Anti Korupsi dalam rangka Meningkatkan Integritas Pegwai Direktorat Telekomunikasi, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (24/03/2022).

Menurut Direktur Aju Widya Sari, saat ini semua jajaran di Direktorat Telekomunikasi tengah memperbaiki semua parameter yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas layanan publik. “Kami memperbaiki dengan memperhatikan masukan dari para ahli dari kementerian yang membidangi akuntabilitas publik. Hari ini kami mengunang dan menghadirkan Ombudsman dan auditor dari BPKP,” tuturnya.

Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI menyatakan saat ini sudah mempelajari mengenai bagaimana membentuk zona integritas. “Tantangan kami adalah bagaimana menyatukan suara dari pimpinan sampai ke staf. Bagaimana memperbaiki layanan publik bersama,” tandasnya.

Direktur Aju Widya Sari menceritakan sebelumnya unit kerja yang dipimpinnya belum pernah mendapatkan predikat Zona Integritas dan baru tahun ini mengajukan.

“Kami akan berusaha mendapatkan predikat Zona Integritas, sebelumnya Dittel belum pernah mendapatkan predikat ini. Dua tahun lalu belum memenuhi, dan kini kami berusaha memenuhi persyaratan untuk menjadi Zona Integritas,” ungkapnya. 

Menurut Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI layanan publik yang akan diajukan menjadi Zona Integritas berkaitan dengan perizinan pengendalian telekomunikasi. Selain perlu memenuhi parameter layanan publik, juga memenuhi penataan tata laksana, manajemen administrasi dan evaluasi kinerja pegawai.

“Sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik saja, namun juga tata laksana dan akuntabilitas kami lakuan seusai dengan acuan dari Kementerian PANRB,” jelasnya.

Direktur Aju Widya Sari mengharapkan dukungan dan mendorong semua sivitas Kementerian Kominfo untuk mewujudkan Zona Integritas.

Buat teman-teman Dittel dan seluruh satker, mari kua menjalankan tugas untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Juga menerapkan core values ASN Berakhlak yang telah dicanangkan Bapak Presiden. Dan kita dorong bersama untuk bangga melayani bangsa,” harapnya.

Acara yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Dittel Ditjen PPI secara hibrida itu menghadirkan pembicara Kepala Ombudsman Jawa Timur, Agus Muttaqin dan Auditor Senior BPKP, Bhagaskara.