Wapres Tekankan Literasi dan Pangsa Pasar Kunci Majukan Ekonomi Syariah

Jakarta Pusat, Kominfo – Sebagai sistem ekonomi yang inklusif, berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan pembangunan, eksistensi ekonomi dan keuangan syariah akan mampu mendorong tercapainya Visi dan Misi Indonesia Emas 2045, terutama melalui pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan. Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menekankan pentingnya para pemangku kepentingan untuk berfokus pada dua hal utama, yaitu peningkatan literasi dan pangsa pasar ekonomi syariah.

“Saya kerap sampaikan bahwa kontribusi ekonomi syariah dan keuangan syariah terhadap ekonomi nasional mesti terus ditingkatkan. Setidaknya mesti fokus menyasar dua faktor kunci, yakni literasi dan pangsa pasar,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya saat menghadiri Musyawarah Nasional VI MES Tahun 2023 di Gedung Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38 Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (01/10/2023).

Lebih jauh, Wapres menyadari tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah di tanah air yang keadaannya saat ini belum ideal, baru mencapai 23,3%. Tentu ini berpengaruh terhadap capaian pangsa pasar keuangan syariah yang baru sekitar 10,9%. Untuk itu, Wapres meyakini kondisi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat terus meningkat dan didorong pengembangannya.

“Saya berkeyakinan, dengan besarnya potensi Indonesia, angka-angka ini dapat ditingkatkan. Bahkan, literasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia ke depan paling tidak mesti mampu mencapai 50%,” tandasnya.

Menurut Wapres, apabila literasi ekonomi dan keuangan syariah di tanah air terus didorong, akan berdampak pada besarnya penerimaan dan penerapan ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat. Hal ini tentu akan meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian nasional.

“Semakin besar literasi ekonomi dan keuangan syariah, semakin besar pula penerimaan dan penggunaan produk ekonomi dan keuangan syariah oleh masyarakat, yang berujung pada peningkatan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional,” jelas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres menyebutkan posisi Indonesia yang kini menjadi pemegang saham terbesar ketiga pada Islamic Development Bank (IsDB). Dengan posisi ini, peran konkret Indonesia secara global akan semakin kuat, terutama lewat peningkatan kerja sama, pemberian bantuan antarnegara anggota, serta peran sumber daya manusia Indonesia di IsDB.

“Semuanya tentu menjadi pemacu semangat dan motivasi kita untuk terus memajukan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, seraya mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia,” pungkas Wapres.

Sementara itu, Ketua Umum MES Erick Thohir menuturkan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan guna mencapai berbagai target program MES untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

“Kami sadar bahwa MES tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai berbagai target-target yang telah ditetapkan. Karenanya sinergi dengan berbagai pihak dan stakeholders harus tetap dijaga dan ditingkatkan,” ujar Erick Thohir.

Sebagai informasi, pada acara ini Ketua Umum MES Erick Thohir turut menerima Sertifikat ISO 9001 dari Komisaris Utama WQA Asia Pasific Iskandar Zulkarnain; Laporan Hasil Audit Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Tubagus Manshur Arifin; serta Sertifikat Lembaga Wakaf MES dari Ketua Badan Wakaf Indonesia Muhammad Nuh.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua Dewan Pembina MES Muliaman Hadad, Wakil Ketua Dewan Pembina MES Agung Firman Sampurna, Direktur Utama PT Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Sekretaris Jenderal MES Iggi Haruman Achsien, Bendahara Umum MES Herry Gunardi, jajaran Dewan Penggerak dan Dewan Penyantun MES, serta jajaran pengurus pusat, wilayah, dan daerah MES seluruh Indonesia.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.