Konsultasi Publik RPM Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Siaran Pers No. 459/HM/KOMINFO/11/2023

Jumat, 10 November 2023

tentang

Konsultasi Publik RPM Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya terkait peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu dilakukan konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi disusun dalam rangka menyesuaikan ketentuan mengenai sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Pos dan Informatika dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi mengatur antara lain:

1. penyesuaian istilah standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
2. ketentuan mengenai penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
3. ketentuan mengenai perubahan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
4. label dan tanda peringatan pada alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
5. penyampaian data dan informasi melalui laman resmi Direktorat Jenderal SDPPI dan sistem Indonesia National Single Window (INSW);
6. biaya sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
7. alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dilarang;
8. pengawasan dan pengendalian;
9. sanksi administrasi;
10. ketentuan lain-lain;
11. ketentuan penutup; dan
12. lampiran format label dan tanda peringatan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

Untuk penyempurnaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan/masukan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud dilakukan konsultasi publik sampai dengan tanggal 17 November 2023 dan tanggapan/masukan dapat disampaikan melalui surat elektronik ke alamat wahy001@kominfo.go.id, fauz001@kominfo.go.id,lign001@kominfo.go.id, dan rina001@kominfo.go.id. 

Naskah rancangan peraturan menteri bisa [diunduh di sini]

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Faks : 021-3504024
Twitter @kemkominfo
FB: @kemkominfo
IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id