Dana USO jadi Jaminan Proyek Palapa Ring

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah mengumumkan pemenang tender Palapa Ring Paket Tengah dan Barat, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjamin pembangunan jaringan tulang punggung serat optik ini berjalan.

Pemerintah secara resmi menjamin proyek pembangunan serat optik Palapa Ring Barat dan Tengah dengan total nilai proyek Rp2,66 triliun. Dengan komposisi Rp1,28 triliun di paket Barat dan Rp1,28 triliun di Paket Tengah.

Dalam kerja sama ini Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan antara PT. Palapa Ring Barat (konsorsium Moratel – Ketrosden Triasmitra) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan untuk pembangunan proyek Palapa Ring Tengah Perjanjian Penjaminan untuk Proyek antara PT. Palapa Ring Barat dan PT. LEN Telekomunikasi Indonesia dengan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Persero.

Rudiantara mengatakan proyek Palapa Ring ini merupakan salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2013, yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional.

"Proyek Palapa Ring adalah proyek KPBU pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP) skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana availability payment berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO)," jelas Rudiantara dalam konferensi penandatanganan perjanjian kerja sama di Kementerian Keuangan, Senin (29/2).

Proyek tersebut digarap melalui kerja sama antara pemerintah dan swasta melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui kerja sama ini Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK).

Skema avalability payment (AP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.08/2015 merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha.

Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema ini risiko permintaan (demand risk) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK yaitu Kemkominfo.

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan skema KPBU mampu mengurangi beban APBN dalam membangun infrastruktur.

"Kami ingin juga ide KPBU ini dipergunakan BUMN untuk meningkatkan kompetensi maupun daya saingnya. Kami tidak ingin BUMN karena monopoli suatu bidang jadi lupa akan berdaya saing dan meningkatkan efisiensinya. Kami ingin BUMN berdaya saing," ujar Bambang.

Sekadar diketahui, untuk paket Barat dimenangkan oleh Konsorsium Moratel-Triasmitra dengan komposisi; PT Moratelematika Indonesia sebesar 90 persen dan PT Ketrosden Triasmitra 10 persen.

Paket Barat ini menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau (sampai dengan Pulau Natuna) dengan total panjang kabel serat optik mencapai 2.000 km.

Paket tengah dimenangkan oleh Konsorsium Pandawa Lima dengan komposisi; PT LEN (Ketua Konsorsium) sebesar 51 persen, PT Teknologi Riset Global Investama (TRG) 34 persen, PT Sufia Technologies 5 persen, PT Bina Nusantara Perkasa (BNP) 5 persen, dan PT Multi Kontrol Nusantara sebesar 5 persen.

Paket Tengah menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara (sampai dengan Kep. Sangihe-Talaud) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.700 km.

Sementara Paket Timur, yang belum diumumkan, direncanakan menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua, (sampai dengan pedalaman Papua) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 6.300 km.

sumber :  http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160229141741-213-114270/dana-uso-jadi-jaminan-proyek-palapa-ring/