Pemerintah Bangun Tiga Pondasi Keuangan Inklusif Dukung UMKM

Jakarta, Kominfo- Direktur Utama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Anang Latif menyebut tiga pondasi dasar untuk membangun keuangan inklusif di Indonesia. "Target keuangan inklusif ada tiga fondasi yaitu pertama, kebijakan dan regulasi yang kondusif. Kedua infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung dan ketiga organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif," paparnya dalam Kongres Ekonomi Umat di Jakarta, Minggu (23/04/2017).

Menurut Anang saat ini Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya menyediakan infrastruktur dan teknologi informasi. "Yang sudah berjalan programnya adalah penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di daerah blankspot, khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman," jelasnya.

Menurut Anang Latif di daerah okasi prioritas yakni kawasan tertinggal, terluar dan terdepan atau 3T, Kementerian Kominfo berupaya menyediakan akses telekomunikasi seluler melalui pembangunan jaringan tulang punggung serat optik dan radio dengan Proyek Palapa Ring. "Melalui cara ini Tahun 2019, ditargetkan 7.000 desa dapat dijangkau sebagai tempat pengembangan UMKM. Dan di tahun 2019 pembangunan infrastruktur diharapkan selesai," harap Anang.

Lembaga BP3TI yang dipimpin Anang Latif, memberikan kontribusi dalam pondasi kedua, Menurutnya infrastruktur dan teknologi informasi keuangan sebagai fondasi SNKI diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris. " Mengurangi kesenjangan akses informasi ang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan," tegasnya.

Direktur Anang menjelaskan BP3TI merupakan badan layanan umum yang mempunyai induk dua kementerian yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Kominfo. "Dibentuk untuk memberikan layanan umum di bidang telekomunikasi dan informatika," jelasnya.

Dalam pondasi ketiga, menurut Anang, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah membangun aplikasi SIKP atau Sistim Informasi Kredit Program. "Aplikasi itu dibangun untuk mempermudah pelaksanaan program kredit khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR)," katanya.

Menurut Anang, melalui SIKP diharapkan terbangun basis data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan bagi Bank untuk penyaluran kredit yang efektif.  "SIKP menjadi jantung informasi tanpa adanya SIKP program kita akan  tumpang tindih," tegasnya.

Pada akhir paparannya, Direktur BP3TI menyatakan akan membuat aplikasi yang mudah digunakan pelaku UMKM. "Dalam aplikasi tersebut juga dikasih kesempatan untuk lapak menjual hasil produk dari UMKM, sehingga memudahkan pelaku UMKM menjual produknya," pungkasnya.

Kongres Ekonomi Umat dihadiri pengusaha UMKM, Pengurus MUI Pusat dan provinsi, perwakilan ormas Islam, perguruan tinggi negeri dan swasta, pondok pesantren, serta pengusaha besar. (ddh)