FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
17 07-2017

119

Dirjen Aptika: Pemerintah Hanya Pantau Akun Perusak Tatanan Negara

Kategori Berita Kementerian | visk001

Jakarta, Kominfo – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan pemerintah tidak ingin memberi ruang bersembunyi bagi pihak-pihak yang dapat mengancam keberlangsungan negara melalui pemantauan media sosial.
“Kami hanya memantau yang punya niat untuk merusak tatanan negara ini,” tegas Semuel dalam Konferensi Pers Perkembangan Penutupan Akses Layanan Telegram di Ruang Roeslan Abdul Gani Kemkominfo, Senin (17/07/2017).
Berkaitan dengan pemblokiran layanan Telegram berbasis web, Dirjen Semuel menjelaskan kemampuan layanan Telegram melalui web melebihi aplikasi chatting biasa. “Yang mampu mentransfer file 1,5 GB itu hanya melalui webnya, di situ mereka transfer informasi. Dan hasil pantauan kami, mereka banyak menggunakan web-based (untuk menransfer konten terlarang),” jelasnya.
Dirjen Aptika menegaskan pihak Telegram telah mengakui keterlambatan dalam merespons permintaan pemblokiran terhadap akun-akun yang terindikasi bermuatan radikalisme dan terorisme.
“Dari pihak Telegram mengakui mereka terlambat merespons apa yang menjadi permintaan kita. Telegram mengusulkan tiga langkah penanganan, dan kita (Pemerintah Indonesia, red) menambah satu. Mereka juga harus tahu bagaimana SOP (Standard Operating Procedure, red) kita,” papar Semuel.
Keempat SOP tersebut, menurut Dirjen Semuel antara lain dibuatnya government channel agar komunikasi antara Kemkominfo dengan Telegram menjadi lebih efisien, meminta otoritas sebagai Trusted Flagger terhadap akun atau kanal dalam layanan Telegram, membuka perwakilan di Indonesia, serta melakukan perbaikan dalam sisi proses, teknis, dan pengorganisasian tata kelola penapisan konten sesuai dengan aturan di Indonesia.
Sementara itu, Deputi 2 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Arief Darmawan menegaskan lembaganya melakukan koordinasi dan pemantauan media sosial yang memuat konten radikal sudah berbulan-bulan. Menurutnya, jika konten itu dibiarkan akan berpotensi menjadi bahaya yang luar biasa. “Penyebaran paham radikalisme yang paling efektif adalah menggunakan media sosial, itu tak terbantahkan,” paparnya.
Deputi Arief melanjutkan, pemblokiran Telegram ini seharusnya dapat menjadi pembelajaran dan peringatan bagi media sosial lainnya. “Justru kami berharap setelah Telegram ini tidak ada lagi. Ini bisa jadi peringatan untuk dan media sosial lainnya untuk tidak melakukan yang sama,” kata Arief.
Arief juga menyampaikan Kemkominfo mendapat apresiasi dari dunia internasional akan ketegasan Pemerintah Indonesia dalam memerangi tindak kejahatan terorisme.“Bahkan ketika Telegram terpaksa harus diblokir untuk sementara waktu, Dirjen Aptika mendapat apresiasi dari hampir seluruh dunia, tentang bagaimana ketegasan pemerintah Indonesia untuk memerangi tindak kejahatan terorisme,” paparnya. (VY/VE)

Berita Terkait

Tekad Pemerintah Hubungkan Sekolah dengan Internet Kecepatan Tinggi

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta anak didik dan guru untuk betul-betul memanfaatkan internet sebagai akses untuk memper Selengkapnya

Sinergi Antar Kementerian Sukseskan Pelaksanaan Angkutan Lebaran 2017

Keberhasilan penyelenggaraan angkutan lebaran 2017 menjadi hasil kerjasama dan komunikasi antara berbagai pihak diantaranya Kementerian/Lemb Selengkapnya

Kenaikan Penggunaan Data Paling Besar di Jawa

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan kenaikan penggunaan data paling besar terjadi di Jawa. “Orang Jakarta kebanyakan Selengkapnya

Tangani Konten Negatif, Pemerintah Gunakan Pendekatan Hulu dan Hilir

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan penanganan konten negatif di media sosial dilakukan di semua lini. "Tidak hanya dil Selengkapnya

comments powered by Disqus