Badan Siber dan Sandi Negara di Bawah Komando Kemenko Polhukam

Rapat pembentukan BSSN turut dihadiri oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan perwakilan dari Kemenkominfo.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan berdasarkan hasil rapat, struktur organisasi badan tersebut akan langsung berada dibawah komando dari Kemenpolhukam, bukan di bawah koordinasi Presiden Joko Widodo.

"Presiden sudah begitu banyak tugas, begitu banyak tanggung jawab beliau. Maka untuk mengkoordinasikan (BSSN), masuk dalam koordinasi Kemenkopolhukam," ujar Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Wiranto masih enggan menyebutkan perihal nama calon kepala BSSN. Ia hanya menjelaskan, penentuan kepala BSSN akan berdasar pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017.

"Kepalanya akan disusun, tapi menyusun kepalanya itu sudah ada panduannya di Perpres ini. Kita tunggu saja prosesnya, kita akan bantu, Presiden akan menunjuk personel yang punya kualifikasi dan kompetensi masalah ini. Kita tunggu saja," jelasnya.

Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur segala sesuatu yang berkaiatan dengan BSSN, kata Wiranto, juga dibahas dalam rapat ini. Permen ditargetkan akan rampung secepatnya.  "Secepat mungkin, saya mengharapkan bulan ini saya rasa tuntas," ucap Wiranto.

Wiranto menambahkan, seluruh unit-unit dalam pemerintahan yang saat ini bertugas untuk mengamankan aktivitas siber di Indonesia, akan bergabung dengan BSSN. Seperti kepolisian yang punya badan keamanan siber (cyber security), BIN yang memiliki siber intelejen, Kementerian Pertahanan dengan badan pertahanan siber (cyber defense) miliknya, serta TNI yang punya badan siber khusus untuk kegiatan angkatan perang.

"Supaya enggak tumpang tindih, makanya dibentuk Badan Siber dan Sandi Nasional. Nanti kan ada satu sistem, ada prosedur yang justru akan mereduksi adanya tumpang tindih itu, karena kita koordinasikan di sini. Karena tugasnya memproteksi seluruh kegiatan siber secara nasional," papar Wiranto. 

"Justru tumpang tindih itu kita hindari, tapi kalau tidak ada badan ini, overlapping, tumpang tindih akan terjadi. Dan itu akan merugikan kita, menghabiskan energi kita, dan akan mudah ruang-ruang yang disusupi dengan kegiatan cyber attack itu," imbuhnya.

Sumber: https://kumparan.com/pranamya-dewati/badan-sandi-dan-siber-nasional-di-bawah-komando-kemenko-polhukam