FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
12 01-2017

2223

Pemerintah Kembangkan Terobosan Tangani Konten Internet

Kategori Berita Kementerian | srii003

Jakarta, Kominfo- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengakui pihaknya mencoba membuat terobosan untuk menangani kasus konten internet negatif termasuk hoax. "Kominfo telah membuat panel ahli (untuk memantau konten), tetapi belum ada treatment langsung pada konten tersebut,” katanya saat menjadi Keynote Speaker dalam Diskusi Publik bertajuk "Mendorong Tata Kelola Konten di Era Post-Truth Society" di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Kamis (12/01/2017).

Rudiantara mengatakan langkah pemerintah dalam menangani kasus konten hoax yang sedang meresahkan masyarakat saat ini adalah konsultasi atau partisipasi publik yang melibatkan masyarakat, komunitas dan stakeholders.

“Pemerintah tetap membuat kebebasan, tapi kembali lagi bagaimana kita menata agar industri dunia maya menjadi bersih sehingga masyarakat pun tetap sehat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi I DPR RI A. Hanafi Rais menyatakan bahwa fenomena Post-Truth Society membuat masyarakat lebih nyaman dan percaya dengan berita hoax daripada fakta dan data yang ada. “Hal tersebut saat ini sudah bukan sekadar fenomena pelanggaran hukum, tetapi menjadi fenomena sosial,” katanya.

Hanafi setuju jika tata kelola harus menjadi kebijakan terbuka dan transparan yang berlaku kepada siapa pun.

"Pemerintah harus objektif kelola konten-konten di internet agar tidak muncul persepsi bahwa pemerintah berat sebelah atau partisan. Pemerintah sebaiknya manfaatkan amanat Pasal 40 ayat (6) Revisi UU ITE untuk secara detil mengatur tata cara pengelolaan konten internet,” jelasnya.

Ahli Sains Informatika Ismail Fahmi dalam diskusi itu mengatakan berdasarkan hasil penelitiannya berita yang menyebar di media sosial sangat terpolarisasi dan faktor yang mengganggu bukan hanya berita palsu atau hoax tetapi juga opini, “untuk menangani hal ini pemerintah perlu mengadakan literasi sosial media, agar terbangun trust terhadap pelaksanaan Undang-undang (UU)”.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI F-PAN, Budi Youyastri mengusukan solusi untuk membasmi hoaz sebagai tanggung jawab pemerintah dalam membimbing bangsa dalam menggunakan internet. “Salah satu cara basmi hoax adalah pemerintah harus menghapus akun-akun palsu di media sosial,” katanya. (Biro Humas-Sina)                                         

 

Berita Terkait

Perkuat Ekonomi Digital, Pemerintah Tegaskan Tak Persulit Inovasi

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan kembali jaminan pemerintah untuk memperkuat ekonomi digital di Indonesia. Ia menyat Selengkapnya

Menkominfo: Pemerintah Perlu Terapkan Light Touch Regulation

Menteri Kominfo Rudiantara menyatakan perkembangan dunia digital mendorong pemerintah lebih longgar dalam menetapkan kebijakan. Menurutnya p Selengkapnya

Ini Langkah Kominfo Tangani Konten Negatif dalam Aplikasi

Plt. Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Noor Iza menjelaskan penanganan konten negatif yang dilakukan terhadap Selengkapnya

Perizinan Untuk Pastikan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan perizinan oleh pemerintah ditujukan untuk melindungi konsumen dari situasi ketidakseimbangan penentuan harga oleh produsen. Hal Selengkapnya