Menkominfo: Pemerintah Dorong Pertumbuhan e-Commerce Indonesia

Jakarta, Kominfo - Bicara tentang aspek ekonomi internet, mau tak mau akan membahas e-Commerce sebagai pemanfaatan internet untuk fasilitasi transaksi bisnis bukan hanya pada aspek informasi saja. "Pada 2014, nilai dari e-Commerce Indonesia mencapai USD 12 Miliar. Kebanyakan berasal dari industri transportasi contohnya transaksi beli tiket online,” jelas Menkominfo saat menjadi pembicara pada Seminar Internet Economy and Ecosystem Development Program yang diselenggarakan oleh Baidu Indonesia, di Jakarta Rabu, 23 September 2015..

Belajar dari pengalaman Pemerintah China, Amerika dan India, Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan Roadmap e-Commerce.  "Di Indonesia memang sudah berkembang maju akan tetapi, kita harus lebih mendorong lagi e-Commerce dengan melibatkan juga dukungan para player seperti assosiasi atau kah individu,” tambah Menkominfo. 

Menurut Rudiantara, jumlah transaksi USD 12 Miliar memang besar, namun dalam skala global tergolong kecil. "Kalau kita bandingkan dengan China yang transaksi e-Commerce-nya tahun 2014 mencapai USD 430 Miliar. Kemudian dibandingkan dengan APBN Indonesia 2014, yakni 3 kali lipatnya," lanjutnya. 

Selain Menteri Rudiantara, dalam acara bertag-line “Grow Local Go Global” yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta itu hadir pula Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia Triawan Munaf, Baidu President New Business Mr. Zhang Ya Qin,  serta Manajer Baidu Indonesia, Iwan Setiawan.

Enam Kelompok Isu

Saat ini di Indonesia terdapat tiga segmentasi e-Commerce yakni start up, usaha kecil dan menengah (UKM), serta established. Menteri Rudiantara menyontohkan e-Commerce yang sudah established  misalya tokopedia, mataharimall.com dan blibli.com. Berdasarkan kajian isu yang berkaitan dengan e-Commerce, terdapat enam kelompok isu yang harus diupgrade bersama. Pertama isu Funding, yaitu akses kepada capital dimana perusahaan start up dan berkembang membutuhkan dukungan modal.

Kedua, isu mengenai Pajak. Dalam aspek ini ada distorsi tentang penerapan pajak. "Contoh PPN bagaimana menerapkan pajak bagi UKM untuk e-Commerce yang memiliki platform-marketplace. Pasti akan ada penghitungan pajak masuk dan pajak keluar yang sangat merepotkan. Oleh karena itu akan diterapkan semacam capital affirmative policy seperti pada capital market dimana perpajakan final, only zero point one percent, " jelas Rudiantara.

Ketiga, isu Perijinan. Secara khusus Kementerian Kominfo tidak mewajibkan perijinan untuk menjadi e-commerce player pada perusahaan start up.  "Tidak usah minta ijin, hanya melakukan registrasi saja namun apabila sudah beroperasi akan dibuatkan akreditasi  untuk perlindungan konsumen dengan metode sesederhana mungkin," tambah Menkominfo. Keempat, isu Education and Human Resources dalam job posting didorong lebih banyak agar meningkatkan ekonomi internet di Indonesia.

Kelima, isu Logistik. Pada established company mungkin tak masalah ada divisi logistik. Namun untuk start up dan UKM bisa memanfaatkan PT POS Indonesia yang memiliki jaringan distribusi. "Hanya saja perlu diubah mindset dan infrastrukturnya sebagai bagian dari e-Commerce players," tegas Rudiatara. Keenam,  isu Comunication Infrastructure. Dalam isu ini menjadi tugas utama Kementerian Kominfo memastikan infrastructure connectivity dengan jaminan security-nya, jelas Menkominfo.  

Pada bagian akhir presentasi, Menkominfo Rudiantara menyampaikan posisi Roadmap yang tengah disususn akan ada pembahasan akhir sebelum dibahas dalam Rapat Kabinet Terbatas. "Selanjutnya di-endorse menjadi Roadmap e-Commerce Indonesia yang secara holisitik terintegrasi untuk mendorong digital economy.  Kami akan terus mendukung dan memperhatikan regulator sektornya agar dalam implementasinya menjadi nilai tambah bagi masyarakat," pungkas Menteri Rudiantara. (dps/sh)